Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan kajian Badan Pusat Statistik terkait dampak kebijakan nihil kendaraan over dimension over loading (ODOL) terhadap biaya logistik dan ekonomi nasional rampung Desember 2025.
Ia menjelaskan, kajian tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan langkah strategis agar kebijakan zero ODOL tidak hanya efektif diterapkan, tetapi juga menghadirkan solusi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
"Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025," kata AHY dalam jumpa pers setelah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin.
Menurutnya, proses penyusunan kajian dilakukan secara cermat dan tidak tergesa-gesa untuk memastikan seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, maupun keselamatan, terintegrasi dalam kebijakan penertiban kendaraan over dimension overload.
"Oleh karena itu, kami tidak ingin sembrono, tidak ingin grusa-grusu, BPS tadi sudah memaparkan dengan gamblang, walaupun studi dan analisanya masih terus dilakukan, masih perlu waktu untuk menuntaskan," ujar AHY.
Disebutkan kajian mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi besar, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang secara nasional menyumbang sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.
Dari hasil awal, ditemukan bahwa kebijakan zero ODOL memiliki potensi dampak positif terhadap efisiensi transportasi logistik jika dijalankan secara konsisten dan disertai dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Baca juga: Menteri AHY ungkap 9 rencana aksi wujudkan zero ODOL
"Dari situ kita melihat memang ada dampak, tetapi sebetulnya yang menarik adalah, jika kita bisa menertibkan sekaligus mengawal kebijakan zero ODOL ini, justru ada dampak positif pada ekonomi," bebernya.
Dia menegaskan, persepsi publik yang menyebut kebijakan zero ODOL akan meningkatkan inflasi dan biaya logistik tidak sepenuhnya tepat karena masih banyak potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui penataan kendaraan barang.
Ia menilai, kebijakan yang tepat sasaran justru mampu mendorong reinvestasi di sektor transportasi dan industri dalam negeri, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi nasional.
Selain manfaat ekonomi, AHY menyoroti dampak sosial kebijakan zero ODOL yang diharapkan mampu meningkatkan keselamatan publik dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang selama ini banyak disebabkan kendaraan bermuatan berlebih.
Baca juga: Kerja sama RI-Swiss dukung infrastruktur berkelanjutan
Pemerintah juga tengah merancang skema insentif dan disinsentif bagi pihak yang menaati maupun melanggar aturan ODOL sebagai bentuk keseimbangan antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum di lapangan.
AHY menegaskan, penegakan hukum (law enforcement) bukan satu-satunya langkah, melainkan bagian akhir setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi menyeluruh agar seluruh pelaku usaha memahami manfaat kebijakan zero ODOL secara komprehensif.
Ia berharap kebijakan zero ODOL yang disiapkan matang dapat menghadirkan sistem logistik nasional yang lebih efisien, aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Jadi banyak hal dampak yang sebetulnya secara ekonomi juga positif. Secara sosial juga demikian, kita berharap ini juga bisa menghadirkan sesuatu yang positif, karena sekali lagi kita tidak ingin ada siapapun yang menjadi korban kecelakaan akibat ODOL dan kerugian-kerugian lainnya," kata AHY.
Pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL dapat berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027.
Rapat penanganan kendaraan ODOL tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik, hingga sejumlah pihak terkait lainnya.
Diketahui, Menko AHY membawahi lima kementerian, pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN); Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU); ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; keempat Kementerian Transmigrasi; dan kelima Kementerian Perhubungan.
