Mataram (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir pada Rabu menolak laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan bahwa terdapat bukti kredibel Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan sejumlah pejabat senior lainnya bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.
"Bukan hal baru... Pelapor di Dewan HAM mengulangi dalam laporan tak mengikat miliknya apa yang telah dipublikasi dan diedarkan di media," cuit Adel al-Jubeir.
Laporan tersebut "jelas memuat kontradiksi dan tuduhan tak berdasar yang meragukan kredibilitasnya", tambah dia.
Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk masalah ekstra yudisial, menyimpulkan bahwa pembunuhan Khashoggi disengaja dan direncanakan tetapi tidak menyimpulkan tentang rasa bersalah. Laporannya berdasarkan pada rekaman dan hasil kerja forensik yang dilakukan oleh penyelidik Turki serta informasi dari persidangan para tersangka di Arab Saudi.
Pengadilan itu seharusnya ditangguhkan, menurutnya, mengutip kekhawatiran atas persidangan rahasia dan potensi hilangnya keadilan.
Jubeir menolak upaya apapun untuk memengaruhi pengadilan atau menghilangkannya dari proses hukum Arab Saudi.
Ia kemudian mengatakan dalam satu pernyataan yang dipublikasi Kantor Berita SPA bahwa laporan tersebut berisi "tuduhan-tuduhan bohong yang dikonfirmasi dari gagasan yang dibentuk sebelumnya dan posisi Callamard terhadap kerajaan". Jubeir juga menegaskan Riyadh berhak menempuh jalur hukum untuk menanggapi klaimnya tersebut.
Khashoggi, yang merupakan pengkritik putra mahkota sekaligus kolumnis Washington Post, tewas di dalam konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober oleh pejabat Saudi. Kasus tersebut menuai kecaman luas dan juga mencoreng citra pangeran muda kerajaan tersebut.
Baca juga: Tanggapi laporan PBB, Erdogan: Pembunuh Khashoggi harus tanggung jawab
Baca juga: Ahli PBB: Ada bukti Pangeran Arab bertanggung jawab di kasus Khashoggi
Baca juga: Saudi tuntut hukuman mati bagi lima tersangka pembunuh Khashoggi
Berita Terkait
Arab Saudi mengumpulkan pemimpin Arab atas serangan terhadap aset minyak
Kamis, 30 Mei 2019 19:38
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21