Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R Muzhar menyatakan perseroan perorangan hadir sebagai solusi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui ...
Kementerian Hukum dan HAM mendorong pelaku UKM di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat memiliki badan hukum perseroan perorangan sehingga dapat memberikan kemudahan dalam ...
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengungkap peran dari mantan Direktur RSUD Lombok Utara berinisial SH terkait kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek di RSUD Lombok Utara, yakni penambahan ...
DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat menyambut antusias keputusan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil ...
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, ...
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan(PBNW)Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani mengatakan, NW akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam kiprah ...
Organisasi Islam Nahdlathul Wathan (NW) memfokuskan pada kemaslahatan umat dan pembangunan daerah pasca- keluarnya SK Kemenkumham RI yang mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung ...
Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan (SK) terbaru untuk perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019. ...
Tim gabungan independen yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa terjadi ketidaksinkronan data pada aplikasi Perlintasan Keimigrasian dalam Sistem lnformasi Manajemen Keimigrasian ...
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat TB Andi Dahrif Rafiedberangkat ke Jakarta dengan membawa pesan tuntutan massa aksi unjuk rasa Nahdlatul ...