Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat berharap alokasi anggaran logistik bencana dalam APBD 2027 meningkat untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. ...
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Pelabuhan Badas menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan dan operasional ...
Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menyiapkan dapur umum dan berbagai paket bantuan sebagai langkahantisipasi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ...
PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera melalui bantuan bagi petugas dan masyarakat terdampak, ...
Pakar hukum kehutanan dan lingkungan Sadino mendorong evaluasi aturan pembukaan lahan dengan cara membakar dan penguatan penegakan hukum yang objektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ...
Anggota DPR RI Hendry Munief memandang transportasi antarpulau perlu dilihat oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sebagai pelayanan dasar untuk masyarakat. “Transportasi ...
Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, beras pada 2026 hanya 6 ton atau jauh di bawah kebutuhan ideal 68,8 ton, setelah volumenya turun dari 13,4 ton pada 2025 ...
Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan regulasi cadangan pangan pemerintah daerah sebagai dasar intervensi untuk melindungi masyarakat saat terjadi bencana, kerawanan pangan ...
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan penguatan layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendukung konektivitas ...
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menekankan budaya keselamatan sebagai ukuran keberhasilan transportasi menyusul sejumlah musibah transportasi yang terjadi belakangan di berbagai ...