#BPR NTB

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengupayakan transisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu guna meningkatkan pelayanan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus yang bertugas mengelola perdagangan karbon sebagai upaya memperkuat ekonomi hijau sekaligus ...

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan implementasi program penjaminan polis asuransi sebagai langkah memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat mempelajari model bisnis Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Syariah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai referensi dalam memperkuat ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan total gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) senilai Rp23,35 miliar melalui Bank Perekonomian (BPR) Perseroda yang ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan konversi Bank PerekonomianRakyat (BPR) menjadi syariah tidak lain untuk menjamin perluasan pembiayaan bagi masyarakat dan ekonomi berbasis ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penataan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui rencana pembentukan holding perusahaan daerah. Sebagai langkah awal menuju ...

Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Nusa Tenggara Barat, Sambirang Ahmadi mendukung langkah pemerintah provinsi merubah BUMD Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi syariah sehingga ...

Bank NTB Syariah menegaskan bahwa proses layanan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, kebijakan internal bank serta ketentuan dan regulasi yang berlaku di industri perbankan. ...

‎Direktur Utama Bank BPR Nusa Tenggara BaratFaisal menargetkan konversi BPR menjadi BPR Syariah dapat dituntaskan di peringatan HUT provinsi itu pada 17 Desember 2026. "Semakin ...