#DATA PERTANAHAN

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan reforma agraria harus memberi kepastian hukum dan keadilan, dalam diskusi publik yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat. Anggota Ombudsman RI ...

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggandeng perbankan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui ...

Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka per 20 Oktober 2026, penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) mencatatkan sejumlah kemajuan nyata. ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) platform peta digital yang dapat diakses melalui bhumi.atrbpn.go.id untuk mengetahui informasi pertanahan melalui gambaran letak ...

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan,integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah penting ...

Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat, Ady Mahyudi menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2026 untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang ...

Sejumlah warga Desa Sukadana melakukan dengar pendapatdi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terkait indikasi penerbitan sertifikat tanah seluas ...

Sebanyak 170 bidang tanah di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, memperoleh kepastian pemanfaatan di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah melalui Perjanjian ...

Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mengatakan bahwa kesiapan aparat penegak hukum (APH) merupakan hal yang penting untuk menjalankan Undang-Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum selesai dan meminta pemerintah daerah (pemda) ...