Pemerintah membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan. ...
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Astra berkolaborasi untuk terus mendukung kesejahteraan desa melalui berbagai program unggulan yang berfokus pada penguatan ...
Anggota DPR RI Komisi II Azis Subekti menegaskan faktor ekologi harus menjadi fondasi kebijakan pemulihan pascabencana sehingga bencana serupa tidak terulang lagi di masa depan. Azis ...
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa industri minuman beralkohol faktanya ikut berperan bagi ekonomi Indonesia. “Industri minuman beralkohol turut berperan dalam ...
Pemerintah Kota Denpasar, Bali menginginkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Denpasar Nomor 40 tahun 2025 yang mengatur tentang nilai sewa reklame berdampak positif bagi iklim usaha di Kota Denpasar. ...
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran (Unpad) Maman Setiawan menilai iklim persaingan usaha yang sehat akan menciptakan daya saing yang unggul melalui peningkatan ...
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin mengatakan penertiban kawasan hutan (PKH) harus hati-hari dan selaras dengan kepastian hukum dari Hak ...
Anggota Komisi VII DPR, Bane Raja Manalu, menekankan, kepastian hukum merupakan hal yang penting bagi peningkatan daya saing industri, khususnya dalam konteks pemberian atau perpanjangan izin Hak ...
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat realisasi investasi sejak Januari sampai Desember 2025 mencapai 61,10 triliun atau 100,02 ...
Presiden RI Prabowo Subianto mengenalkan istilah Greedonomicsatau ekonomi yang serakah terhadap praktik usaha yang melanggar hukum (ilegal), di hadapan pemimpin negara dalam World Economic ...