#KEWAJIBAN FISKAL

Kumpulan berita kewajiban fiskal, ditemukan 70 berita.

Konsumsi masyarakat terjaga ditopang stimulus pemerintah

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan konsumsi rumah tangga Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global dan kenaikan ...

Pemkab Bima mendapat tambahan TKD Rp277 miliar

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan tambahan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp277 miliar yang akan dimanfaatkan untuk memperkuat belanja prioritas pemerintah daerah ...

Pemprov NTB memperketat belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperketat belanja daerah dan menata kembali prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 menyusul perubahan kemampuan pendapatan daerah. Kepala Dinas ...

Kejari dukung peningkatan PADLombok Tengah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil memulihkan Rp2.166.814.413,32 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor jasa ...

Pemkab Dompu memastikan TPP ASN dan dana desa segera dibayarkan

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memastikan siap membayarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), memenuhi kebutuhan operasional daerah, serta menyalurkan ...

Pemkab Lombok Tengah tetap efisiensi meskipun ada relaksasi anggaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap melakukan efisiensi anggaran meskipun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melonggarkan aturan batasbelanja ...

Pemkab Dompu SILPA Rp72 miliar dialokasikan untuk kewajiban prioritas

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyatakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp72,03 miliar tidak dapat digunakan seluruhnya untuk membiayai program baru ...

SILPA Rp431 miliar akibat kendala administrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp431 miliar akibat kendala administrasi dalam proses pembayaran sejumlah ...

NEXT Indonesia nilai tantangan fiskal pada daya ungkit APBN

NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan adalah memastikan APBN tetap memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit rendah dan ...

Tak Sekedar WTP: BPK Apresiasi Transformasi Tata Kelola NTB

Di banyak daerah, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering diperlakukan sebagai garis finis. Ketika opini itu diraih, keberhasilan diumumkan, capaian dirayakan, dan tugas seolah telah selesai. ...