#KOMISI V DPR RI

Kumpulan berita komisi v dpr ri, ditemukan 267 berita.

Kementerian PUPR mengalokasikan Rp4,16 triliun bangun 9.799 unit rusun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan membangun rumah susun (rusun) sebanyak 9.799 unit dengan anggaran Rp4,16 triliun pada ...

900 homestay untuk MotoGP di Lombok rampung

Sebanyak 900 unit lebih rumah penduduk di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang di "sulap" menjadi pondok wisata atau homestay dalam mendukung MotoGP Mandalika 2021 kini pembangunannya sudah ...

Polda NTB mengagendakan klarifikasi terlapor kasus ITE mantan wakil bupati

Penyidik Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengagendakan klarifikasi terlapor kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi ...

Polda NTB menerima laporan anggota DPR RI terkait UU ITE

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menerima laporan Anggota Komisi II DPR RI H M Syamsul Luthfi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan terlapor ...

Limbah medis Indonesia capai lebih dari 1.100 ton

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat total limbah medis infeksius di Indonesia hingga 8 Juni 2020 mencapai lebih dari 1.100 ton. "Sampai 8 Juni terekam limbah medis dari ...

Satgas COVID-19 DPRD NTB menyerahkan APD di enam rumah sakit

Satuan Gugus Tugas (Satgas) Lawan COVID-19 DPRDProvinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membagikan alat pelindung diri (APD) kepada enam rumah sakit di provinsi itu dalam upaya membantu tenaga medis ...

Anggota DPR ingin pemerintah tegas melarang mudik

Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati memintapemerintah tegas melarang kegiatan mudik sebagai upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Tanah Air. Sadarestuwati dalam ...

PPP mengkritisi Pasal 170 RUU Ciptaker

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai tidak tepat aturan yang ada dalam Pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur kewenangan agar PP bisa mengubah aturan di UU. ...

Tim gabungan ungkapkan penyebab terlambatnya info kepulangan Harun Masiku

Tim gabungan independen yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa terjadi ketidaksinkronan data pada aplikasi Perlintasan Keimigrasian dalam Sistem lnformasi Manajemen Keimigrasian ...

Tuntaskan polemik nama Bandara Lombok, anggota DPR dorong mediasi

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat H Suryadi Jaya Purnama mendorong dilakukan mediasi antara sejumlah pihak baik yang pro dan kontra terkait perubahan nama Bandara ...