#OMNIBUS LAW

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mulai bersiap menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (Adeksi) yang akan digelar di Mataram 10-13 Maret 2020. ...

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi, tetapi mendukung ...

Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Jawa Timur Esa Arif AS, M.I.Kom menyatakan, omnibus law yang kini dibahas oleh pemerintah hendaknya memperhatikan kepentingan insan pers ...

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai tidak tepat aturan yang ada dalam Pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur kewenangan agar PP bisa mengubah aturan di UU. ...

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengaku tidak yakin Pasal 170 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menimbulkan polemik di masyarakat, disebabkan karena kesalahan ketik dalam ...

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya, mengatakan, organisasi yang didirikan sabagai amanat UU Pers itu tidak dilibatkan dalam penyusunan rancangan Omnibus Law RUU ...

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa permasalahan salah ketik pada draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja cuma satu pasal. "Ndak ada banyak. Cuman ...

Selain upaya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona, perhatian publik saat ini tertuju pada omnibus law, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah diajukan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima dokumen berisi daftar nama-nama korban tewas dan tahanan politik di Papua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tanah air termasuk Nusa Tenggara Barat bisa naik kelas melalui penerbitan Rancangan UU (RUU) investasi daerah. ...