#PENYIDIKAN KORUPSI SELAMA 2025

Kumpulan berita penyidikan korupsi selama 2025, ditemukan 634 berita.

Kejari Bima menelusuri kerugian perkuat bukti korupsi pengadaan kapal

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Nusa Tenggara Barat menelusuri angka kerugian keuangan negara untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kapal yang berasal dari hibah Kementerian ...

Kejati NTB dalami benang merah tiga kasus korupsi bank daerah

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menangani tiga kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran melalui salah satu bank daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. ...

Kejari Mataram minta bantuan Kejagung buru terpidana pencemaran air

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk menangkap warga negara Swiss bernama William John Matheson yang berstatus buron usai menjadi terpidana perkara ...

Kejati akan limpahkan kasus reklamasi Pantai Amahami ke Kejari Bima

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi terkait adanya 28 sertifikat hak milik (SHM) milik perorangan yang terbit di atas lahan reklamasi kawasan Pantai ...

Kejati NTB minta data pajak GNE untuk hitung kerugian negara

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meminta data pajak PT Gerbang NTB Emas (GNE) kepada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi kerja sama perusahaan daerah tersebut. ...

Usai Bupati Lombok Barat, KPK OTT Bupati Pemalang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-18 selama 2026 dengan menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. “Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh ...

KPK menduga Bupati Lobar minta uang jelang Lebaran 2025 dan 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZ meminta sejumlah uang menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2025 dan 2026. "Pada 2025, ...

KPK mengumumkan telah tetapkan tersangka dari pengembangan kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menetapkan seorang tersangka dari pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. ...

KPK memastikan OTT kepala daerah jauh dari unsur politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah jauh dari unsur politis. “Saya pastikan itu jauh dari unsur-unsur politik seperti ...

OTT menjadi upaya berantas korupsi setelah retret kepala daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi setelah penyelenggaraan retret kepala daerah dalam aspek pencegahan korupsi. ...