#SENGKETA PILKADA

Kementerian Dalam Negeri menyusun formulasi remunerasi kepala daerah melalui opsi peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah ...

Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan desain formasi ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai arah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Wakil Menteri Dalam ...

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan insan pers memperkuat literasi serta pendidikan politik kepada masyarakat. Ketua Bawaslu ...

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harapan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa kepala daerah rawan ditangkap terkait kasus ...

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pilkada, dan Undang-undang Partai Politik sudah seharusnya dibahas dalam satu paket. ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat hingga 2 Mei 2025 telah menerima 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan bahwa ...

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat dengan metode sidang ...

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan siap mengantisipasi potensi gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi setelahpelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten ...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa kementeriannyasedangmenyiapkan skenario untuk kegiatanretret kepala daerah gelombang kedua. Tito mengatakan dua kepala daerah ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembalikan sisa dana hibah tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB tahun 2024 yang jumlahnya mencapai Rp19,1 miliar. Ketua KPU NTB ...