#SENGKETA PILKADA 2024

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilakukan pada 6 Februari 2025. "Pelantikan (kepala ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 terpotong demi kepentingan nasional. Bima menyampaikan pernyataan tersebut ...

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada ...

Joko Linggara meminta MK untuk menolak Permohonan Pemohon. Hal itu disampaikan oleh Abhan, S.H., M.H., selaku Kuasa ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu meraih dua penghargaan terbaik dalam acara "Malam Anugerah" bagi KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), se-Nusa Tenggara Barat ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih Lalu Muhamad Iqbal (LMI) meminta agar Aparatur Sipil Negara di organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pendukung serta relawan tidak berangkat ke Jakarta saat ...

Februari mendatang, Indonesia akan menyaksikan pelantikan 270 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Gelombang kedua pelantikan akan menyusul, kemudian, setelah putusan MK ...

Sejumlah berita terpopuler di Nusa Tenggara Barat pada Rabu (22/1) perlu dibaca kembali bagi warga Lombok. Berikut beri yang dirangkum Antara NTB yaitu: 1. Palsukan ijazah, Anggota DPRD Lombok ...

Komisi II DPR RI menyetujui agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 saat rapat bersama penyelenggara ...