#SENGKETA

Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan desain formasi ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai arah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Wakil Menteri Dalam ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri ...

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong pemerintah mempercepat pembangunan jaringan irigasi pada bendungan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. "Memang ...

Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lampung menawarkan model hukum baru hubungan kerja dokter dan rumah sakit yang dinilai lebih adaptif terhadap karakter profesi kedokteran. Hakim ...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota MataramProvinsi Nusa Tenggara Barat segera menerapkan regulasi yang mewajibkan seluruh pengembang perumahan mengalokasikan dua persen ...

Kuasa hukum I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mendorong aparat penegak hukum menyelidiki dugaan korupsi dalam proses ruislag lahan eks SMPN 2 Gunungsari, Lombok Barat, setelah sengketa kepemilikan ...

Presiden RI Prabowo Subianto menerima Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006Thaksin Shinawatrabeserta keluarganya, termasuk putrinya, Perdana Menteri Thailand periode ...

Mahkamah Agung RI dalam amar putusan nomor: 483 PK/PDT/2026, menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) dalam sengketa lahan SMPN 2 ...

PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Pelabuhan Bima menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara guna ...

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memperkuat regulasi perlindungan UMKM di ekosistem perdagangan elektronik atau era digital. ...