#URUSAN DALAM NEGERI

Kumpulan berita urusan dalam negeri, ditemukan 876 berita.

Pemberhentian Ketua DPRD NTB Dinilai Tepat

Ketua Fraksi Bintang Restorasi (PBB dan Partai Nasdem) di DPRD Nusa Tenggara Barat H Machsun Ridwaini menilai pemberhentian H Umar Said sebagai Ketua DPRD NTB sudah tepat. ...

Dua Komisioner KPU di NTB Mundur

Dua orang komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Nusa Tenggara Barat memutuskan mengundurkan diri karena memilih berkarir menjadi calon pegawai negeri sipil sebagai ...

Kejaksaan dan Inspektorat Diminta Telusuri SPPD DPRD NTB

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Made Slamet meminta pihak Kejaksaan dan Inspektorat menelusuri Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 14 anggota DPRD NTB yang dinilai ...

HADIAH Rp200 JUTA UNTUK PENEMU DIREKTUR RSUD NTB

Keberadaan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dr H Mawardi Hamri yang sudah sekitar satu bulan sejak dilaporkan hilang pada 23 Maret 2016 dari rumah ...

Mahkamah Partai Golkar akomodasi pembelaan Umar Said

Kuasa hukum Ketua DPRD NTB H Umar Said, Rofiq Ashari mengaku jika Mahkamah Partai Golkar sudah menerima dan siap mengakomodasi surat pembelaan atas kliennya yang diberhentikan ...

Fahri Hamzah: saya menuntut pimpinan yang ceroboh

Fahri Hamzah menyatakan langkahnya menggugat keputusan pemecatan dirinya di pengadilan untuk menuntut pimpinan partai yang dinilainya berlaku ceroboh dan membuat kebohongan ...

NTB belum temukan solusi gaji guru honorer

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum menemukan solusi tepat terkait gaji guru honorer tingkat SMA/SMK yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ...

Wali Kota: mutasi tidak berurusan dengan DPRD

Mataram (Antara NTB)- Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani mengatakan, mutasi pejabat yang telah direncananya pada November 2015 tidak ada urusan dengan DPRD. "Mutasi sepenuhnya ...

Titik akhir jalan berliku pilkada serentak

Percaya atau tidak, pemilihan umum di Indonesia tergolong yang paling kompleks di dunia. Salah satu sebabnya tentu saja karena banyaknya berbagai pilkada.Pemilihan kepala ...

KPK dan tiga kementerian evaluasi pelayanan pencatatan nikah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan tiga kementerian terkait, untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah ...