#UU PERS

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pimpinan dari lima lembaga negara yang bisa melaporkan dugaan penghinaan sesuai dengan ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mochammad Choirul Anam mengusulkan agar Polri menggunakan teknik cell dump guna mengungkap kasus teror terhadap beberapa aktivis dan pemengaruh ...

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif mulai Jumat. Dalam salinan UU yang ...

Kementerian Pariwisata merilis buku "Wonderful Indonesia Diving Directory" sebagai rujukan komprehensif bagi wisatawan maupun penyelam profesional untuk mengenal destinasi dengan titik ...

Kementerian Pariwisata mengapresiasi keberhasilan 10 desa wisata yang berhasil meraih Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan 2025. “Kami berharap dengan semakin banyaknya desa wisata yang ...

Menteri Hukum (Menkum)Supratman Andi Agtas meminta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 10 Tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak ...

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengungkapkan adanya ketimpanganantara cakupan perlindungan asuransi dan nilai kerugiandari kejadian banjir bandang dan tanah ...

Komisi Percepatan Reformasi Polri menampung masukan dari sejumlah lembaga dan organisasi profesi dalam tiga sesi audiensi yang digelar secara terpisah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, ...

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi mempersilakan kepada para legislator yang berstatus sebagai penerima suap dalam kasus gratifikasi DPRD Provinsi NTB tahun 2025 mengajukan ...