Taliwang (ANTARA) - Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan terus mengupayakan agar produk pengolahan ikan masuk dan dapat dipasarkan di toko modern.
Namun untuk menjamin kepercayaan konsumen, pemerintah akan bersinergi dengan leading sektor dalam mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
"Selain label halal, produk yang akan dipasarkan nanti harus memperhatikan penggunaan kemasan yang baik, bersih dan moder sehingga dapat bersaing serta tidak kalah dengan produk lain," kata Kepala Dinas Perikanan H Mansyur Sofyan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Produk dan Sumberdaya Perikanan, Iwan Irawan, di Taliwang, Minggu.
Respon dan keinginan ini adalah bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) produk pengolahan ikan agar lebih maju dari sebelumnya.
"Pemasaran juga harus kita fasilitasi, demi eksistensi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya lebih besar," katanya.
Dinas Perikanan tetap melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha produk pengolahan ikan sehingga bantuan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Perikanan kepada mereka tetap berkesinambungan.
"Melihat eksistensi industri rumahan produk pengolah ikan di KSB ini semakin banyak maka sangat perlu kita memfasilitasi mereka agar dapat memasarkan produk ke toko modern," tuturnya.
Iwan menilai, peluang bisnis pengolahan produk ikan ke depan nya cukup bagus karena melihat potensi sumberdaya alam bahari yang dimiliki KSB yang cukup baik.
Selain itu, pada tahun ini KSB mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB senilai Rp150 juta untuk biaya tegap dan pemberdayaan unit pengolahan ikan (UPI) kelompok sinar pagi Desa Kertasari Kecamatan Taliwang.
"Tahun lalu Desa Labu Lalar menerima bantuan serupa, dan dua kelompok ini akan difasilitasi kementrian perikanan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan," katanya.
Pemerintah daerah siap membantu, katanya lagi, asalkan tekun dan mau berusaha untuk berkembang lebih baik lagi.
Namun untuk menjamin kepercayaan konsumen, pemerintah akan bersinergi dengan leading sektor dalam mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
"Selain label halal, produk yang akan dipasarkan nanti harus memperhatikan penggunaan kemasan yang baik, bersih dan moder sehingga dapat bersaing serta tidak kalah dengan produk lain," kata Kepala Dinas Perikanan H Mansyur Sofyan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Produk dan Sumberdaya Perikanan, Iwan Irawan, di Taliwang, Minggu.
Respon dan keinginan ini adalah bentuk dukungan pemerintah kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) produk pengolahan ikan agar lebih maju dari sebelumnya.
"Pemasaran juga harus kita fasilitasi, demi eksistensi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya lebih besar," katanya.
Dinas Perikanan tetap melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha produk pengolahan ikan sehingga bantuan yang diberikan pemerintah melalui Dinas Perikanan kepada mereka tetap berkesinambungan.
"Melihat eksistensi industri rumahan produk pengolah ikan di KSB ini semakin banyak maka sangat perlu kita memfasilitasi mereka agar dapat memasarkan produk ke toko modern," tuturnya.
Iwan menilai, peluang bisnis pengolahan produk ikan ke depan nya cukup bagus karena melihat potensi sumberdaya alam bahari yang dimiliki KSB yang cukup baik.
Selain itu, pada tahun ini KSB mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB senilai Rp150 juta untuk biaya tegap dan pemberdayaan unit pengolahan ikan (UPI) kelompok sinar pagi Desa Kertasari Kecamatan Taliwang.
"Tahun lalu Desa Labu Lalar menerima bantuan serupa, dan dua kelompok ini akan difasilitasi kementrian perikanan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan," katanya.
Pemerintah daerah siap membantu, katanya lagi, asalkan tekun dan mau berusaha untuk berkembang lebih baik lagi.