Mataram (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat H Lalu Gita Aryadi, memastikan kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah provinsi saat ini fokus pada penanganan medis dan pencegahan penularan virus corona baru (COVID-19).
Pemprov NTB juga fokus pada penyiapan program penanganan dampak sosial-ekonomi akibat menurunnya kemampuan daya beli masyarakat akibat wabah itu.
"Berbagai program jaring keamanan sosial kini sedang disiapkan. Seperti kebutuhan bahan pangan, pendataan UMKM yang lesu karena COVID-19 dan seluruh sektor lainnya yang terdampak dan rentan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Gita dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Sabtu.
Gita mengatakan bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, payung-payung hukum untuk bertindak dalam penanganan COVID-19 baik melalui Inpres, surat edaran maupun maklumat sudah disampaikan, dipedomani, sosialisasikan dan dikonsolidasikan ditingkat OPD kabupaten/kota.
"Alhamdulillah semua sedang berproses," ujarnya.
Ia menjelaskan semua terlibat dalam penanganan ini. Gubernur fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi, kemudian Wakil Gubernur fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar COVID-19.
"Teman-teman OPD, BPKAD menyiapkan penganggaran baik dalam kondisi darurat. Skenario pertama, skenario kedua, kemudian dalam kondisi sangat darurat kami juga mempersiapkannya dalam mempedomani Permendagri Nomor 20 Tahun 2020," jelas Miq Gita sapaan akrabnya.
Ia menambahkan beberapa perhatian utama seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk ke NTB dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, mulai dari pintu-pintu kedatangan, dengan berkolaborasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Bahkan komunikasi dan koordinasi juga dengan Cengkareng dan Padang Bai, Bali.
"Begitu tiba, kami akan melakukan pemeriksaan kepada semua pelaksana perjalanan, dengan bekerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan," ujarnya.
Terkait dengan anggaran penanganan dalam masa wabah ini, kata dia, Bappeda NTB sedang melakukan pemetaan terhadap program-program dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Mana yang harus fokus penanganan dan mana yang harus realokasi anggaran, yang dalam eksekusi selanjutnya semua dalam pengawalan inspektorat dan BPKP.
Dinas Kesehatan juga melakukan protokol penanganan COVID-19. Khusus untuk kesehatan, ada hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan. Yang pertama terkait dengan surat dari Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan santuan kematian, yang jumlah nominalnya sudah ditentukan.
Terhadap sinergi dengan kabupaten/kota, Miq Gita menyampaikan apresiasinya. Bahkan, ia mengatakan pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penanganan dari awal, mulai dari bandara sampai sosialisasi dan edukasi seperti melakukan karantina mandiri sampai dengan karantina terpusat yang dibiayai dari APBD.
"Kabupaten/kota semua dalam satu komando terus bersinergi," ucapnya.
Lebih lanjut, demi mengantisipasi manakala dalam situasi yang sangat darurat, pemerintah daerah membutuhkan tempat penampungan, seperti di PHI dan BLK.
Oleh karenanya, ia berharap Kemendagri agar menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja, agar Asrama Haji maupun Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan tempat karantina terpusat.
"Kami akan manfaatkan Asrama Haji dan BLK untuk karantina terpusat. Jadi mohon kami disurati," katanya.
Pemprov NTB juga fokus pada penyiapan program penanganan dampak sosial-ekonomi akibat menurunnya kemampuan daya beli masyarakat akibat wabah itu.
"Berbagai program jaring keamanan sosial kini sedang disiapkan. Seperti kebutuhan bahan pangan, pendataan UMKM yang lesu karena COVID-19 dan seluruh sektor lainnya yang terdampak dan rentan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Gita dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Sabtu.
Gita mengatakan bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, payung-payung hukum untuk bertindak dalam penanganan COVID-19 baik melalui Inpres, surat edaran maupun maklumat sudah disampaikan, dipedomani, sosialisasikan dan dikonsolidasikan ditingkat OPD kabupaten/kota.
"Alhamdulillah semua sedang berproses," ujarnya.
Ia menjelaskan semua terlibat dalam penanganan ini. Gubernur fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi, kemudian Wakil Gubernur fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar COVID-19.
"Teman-teman OPD, BPKAD menyiapkan penganggaran baik dalam kondisi darurat. Skenario pertama, skenario kedua, kemudian dalam kondisi sangat darurat kami juga mempersiapkannya dalam mempedomani Permendagri Nomor 20 Tahun 2020," jelas Miq Gita sapaan akrabnya.
Ia menambahkan beberapa perhatian utama seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk ke NTB dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, mulai dari pintu-pintu kedatangan, dengan berkolaborasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Bahkan komunikasi dan koordinasi juga dengan Cengkareng dan Padang Bai, Bali.
"Begitu tiba, kami akan melakukan pemeriksaan kepada semua pelaksana perjalanan, dengan bekerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan," ujarnya.
Terkait dengan anggaran penanganan dalam masa wabah ini, kata dia, Bappeda NTB sedang melakukan pemetaan terhadap program-program dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Mana yang harus fokus penanganan dan mana yang harus realokasi anggaran, yang dalam eksekusi selanjutnya semua dalam pengawalan inspektorat dan BPKP.
Dinas Kesehatan juga melakukan protokol penanganan COVID-19. Khusus untuk kesehatan, ada hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan. Yang pertama terkait dengan surat dari Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan santuan kematian, yang jumlah nominalnya sudah ditentukan.
Terhadap sinergi dengan kabupaten/kota, Miq Gita menyampaikan apresiasinya. Bahkan, ia mengatakan pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penanganan dari awal, mulai dari bandara sampai sosialisasi dan edukasi seperti melakukan karantina mandiri sampai dengan karantina terpusat yang dibiayai dari APBD.
"Kabupaten/kota semua dalam satu komando terus bersinergi," ucapnya.
Lebih lanjut, demi mengantisipasi manakala dalam situasi yang sangat darurat, pemerintah daerah membutuhkan tempat penampungan, seperti di PHI dan BLK.
Oleh karenanya, ia berharap Kemendagri agar menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja, agar Asrama Haji maupun Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan tempat karantina terpusat.
"Kami akan manfaatkan Asrama Haji dan BLK untuk karantina terpusat. Jadi mohon kami disurati," katanya.