Mataram, 3/8 (ANTARA) - Sedikitnya 15 orang janda purnawirawan Polri mendatangi DPRD Nusa Tenggara Barat untuk meminta dukungan moril karena perumahan yang mereka tempati sejak puluhan tahun kini digugat pihak Polda setempat.
Para janda purnawirawan yang sebagian besar telah berusia lanjut tersebut didampingi kuasa hukumnya Zainul Musfi dan diterima Wakil Ketua DPRD NTB Suryadi Jaya Purnama dan wakil Ketua Komosi I H Rumaksi di Mataram, Selasa.
Menurut Zainul Musfi, para janda yang menempati perumahan di Kompleks Bambu Runcing yang tidak jauh dari Malpolda NTB itu sedang menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Mataram atas gugatan Polda NTB.
Polda NTB mengakui sebagai pemilik lahan di kompleks Bambu Runcing hanya bermodalkan data inventaris tahun 1992 sementara data lainnya tidak ada.
"Sedangkan para janda purnawirawan serta yang lainnya telah memiliki 18 sertifikat ditambah pipil sebagai bukti kepemilikan rumah yang ditempati di Kompleks Bambu Runcing." katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB H Rumaksi mengatakan, kedatangan para janda purnawirawan Polri ke DPRD NTB itu mendadak dan tanpa ada surat pemberitahuan terlebih dahulu.
Dikatakan, apa yang sedang dihadapi para janda tersebut sungguh sangat memperihatinkan, karena para suami telah berjuang untuk negara.
"Kita ingin mempertanyakan kepada Polda apakah tanah dan rumah di kompleks Bambu Runcing tersebut sudah terdaftar sebagai aset Polda NTB atau tidak," katanya.
Kalau memang sudah terdaftar alangkah bijaksananya jika masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena mereka juga mantan keluarga besar Polri.
"Terhadap kejadian yang menimpa para janda Polri tersebut pihak DPRD NTB dalam hal ini Komsi I akan segera memanggil Kapolda NTB untuk dimintai penjelasan tentang status Kompleks Bambu Runcing," katanya.
"DPRD tentu tidak bisa akan semena-mena membela para janda, karena kita belum mengetahui secara utuh duduk persoalannya, namun kita akan tetap mendukung para janda dalam mempertahankan haknya," katanya.(*)