Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat Nurhandini Eka Dewi mengatakan, penerapan "new normal" di kawasan wisata Gili Matra (Trawangan, Air, dan Meno) kini tergantung dari kesigapan Pemerintah Daerah Lombok Utara.
"Kami dari dikes (dinas kesehatan) tergantung di lapangan, soal situasi dan kondisinya, pihak setempat yang seharusnya menyiapkan," kata Nurhandini di Mataram, Selasa.
Baca juga: Faskes di Gili Matra belum siap "new normal"
Hal itu diungkapkan Nurhandini setelah melihat rencana sosialisasi protokol pencegahan penularan COVID-19 yang pernah diagendakan di Gili Matra, batal terlaksana.
"Ya akhirnya tidak jadi, karena Pemda Lombok Utara takut dengan kejadian penolakan-penolakan," ujarnya.
Padahal, kata dia, dinas kesehatan sudah siap mendukung penerapan normal baru di kawasan wisata andalan NTB tersebut. Bahkan Nurhandini berencana akan menjalankan metode "pool test", khusus di Gili Matra.
"Kalau sudah 'pool test' kami lakukan, sudah bersih, kan tinggal kita buat 'brand' gili itu bersih dari COVID-19," ucapnya.
Nurhandini juga melirik kesiapan fasilitas kesehatan, menurut Nurhandini, Gili Matra sebagai idaman wisatawan mancanegara sudah seharusnya memiliki standar pelayanan yang memadai.
"Kalau cuma pustu (puskesmas pembantu), tidak cukup (memadai)," kata dia.
Karenanya, Nurhandini mengingatkan kembali janji Pemda Lombok Utara di tahun 2019 yang sepakat melanjutkan pembangunan puskesmas di Gili Trawangan.
"Faskes itu kan (puskesmas) tahun 2017 dibangun di sana, langsung dari dana DAK kementerian itu, tapi kemudian ada wanprestasi dari pembangunan, jadi tidak selesai," ujarnya.
Kemudian di tahun 2018 tidak ada kabar kelanjutannya karena alasan musibah gempa bumi. Namun pada masa rekonstruksi, pihaknya telah mencoba menawarkan donatur untuk melanjutkan pembangunan. Namun tidak ada satu pun yang berani melanjutkan proyek bermasalah tersebut.
"Akhirnya, kita minta Lombok Utara menyelesaikan dengan dana APBD dan itu disetujui di tahun 2019. Tapi itu dia (tidak ada kelanjutan)," ucapnya.
Karena itu, Nurhandini mengajak pemda untuk duduk bersama membicarakan soal kesiapan Gili Matra menyambut era normal baru di tengah pandemi COVID-19.
Sebagai salah satu destinasi andalan NTB yang banyak menyumbangkan angka pendapatan bagi daerah, pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan cepat dalam menjalankan roda ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung di sektor pariwisata.
"Memang harus pakem dulu semuanya. Jadi itu lah gunanya duduk bersama, membicarakan segala sesuatu, apa yang harus disiapkan, karena situasi COVID-19 ini," ujarnya.
"Kami dari dikes (dinas kesehatan) tergantung di lapangan, soal situasi dan kondisinya, pihak setempat yang seharusnya menyiapkan," kata Nurhandini di Mataram, Selasa.
Baca juga: Faskes di Gili Matra belum siap "new normal"
Hal itu diungkapkan Nurhandini setelah melihat rencana sosialisasi protokol pencegahan penularan COVID-19 yang pernah diagendakan di Gili Matra, batal terlaksana.
"Ya akhirnya tidak jadi, karena Pemda Lombok Utara takut dengan kejadian penolakan-penolakan," ujarnya.
Padahal, kata dia, dinas kesehatan sudah siap mendukung penerapan normal baru di kawasan wisata andalan NTB tersebut. Bahkan Nurhandini berencana akan menjalankan metode "pool test", khusus di Gili Matra.
"Kalau sudah 'pool test' kami lakukan, sudah bersih, kan tinggal kita buat 'brand' gili itu bersih dari COVID-19," ucapnya.
Nurhandini juga melirik kesiapan fasilitas kesehatan, menurut Nurhandini, Gili Matra sebagai idaman wisatawan mancanegara sudah seharusnya memiliki standar pelayanan yang memadai.
"Kalau cuma pustu (puskesmas pembantu), tidak cukup (memadai)," kata dia.
Karenanya, Nurhandini mengingatkan kembali janji Pemda Lombok Utara di tahun 2019 yang sepakat melanjutkan pembangunan puskesmas di Gili Trawangan.
"Faskes itu kan (puskesmas) tahun 2017 dibangun di sana, langsung dari dana DAK kementerian itu, tapi kemudian ada wanprestasi dari pembangunan, jadi tidak selesai," ujarnya.
Kemudian di tahun 2018 tidak ada kabar kelanjutannya karena alasan musibah gempa bumi. Namun pada masa rekonstruksi, pihaknya telah mencoba menawarkan donatur untuk melanjutkan pembangunan. Namun tidak ada satu pun yang berani melanjutkan proyek bermasalah tersebut.
"Akhirnya, kita minta Lombok Utara menyelesaikan dengan dana APBD dan itu disetujui di tahun 2019. Tapi itu dia (tidak ada kelanjutan)," ucapnya.
Karena itu, Nurhandini mengajak pemda untuk duduk bersama membicarakan soal kesiapan Gili Matra menyambut era normal baru di tengah pandemi COVID-19.
Sebagai salah satu destinasi andalan NTB yang banyak menyumbangkan angka pendapatan bagi daerah, pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan cepat dalam menjalankan roda ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung di sektor pariwisata.
"Memang harus pakem dulu semuanya. Jadi itu lah gunanya duduk bersama, membicarakan segala sesuatu, apa yang harus disiapkan, karena situasi COVID-19 ini," ujarnya.