Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik rencana Badan Keamanan Laut yang akan membangun pangkalan laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat, di wilayah yang menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II.
Hal ini mengemuka saat Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menerima audiensi Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut, Laksamana Pertama Bakamla Leonidas Braksan, di ruang kerjannya, di Mataram, Senin.
Menurut Djalillah, keberadaan Pangkalan Badan Keamanan Laut di NTB akan sangat membantu dalam melakukan pengawasan perairan laut di NTB. "Kami menyambut baik rencana pembangunan Pangkalan Bakamla di NTB," ujarnya, didampingi Asisten II Setda Provinsi NTB, H Ridwan Syah, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Yusron Hadi.
Saat ini, kata dia, Selat Lombok menjadi salah satu jalur perdagangan internasional dan perlintasan damai kapal-kapal lain. Hal itu karena jalur laut di Selat Malaka sudah sangat penuh untuk lalu lintas kapal perdagangan internasional.
Untuk mendukung terwujudnya pangkalan Badan Keamanan Laut di NTB itu, dia meminta ada pembahasan dengan pihak-pihak terkait, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.
Sementara itu Braksan, menilai wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk pembangunan pangkalan Badan Keamanan Laut.
Ia menjelaskan, jalur Selat Lombok sering dijadikan sebagai jalur lalu lintas keluar masuknya kapal-kapal asing. Untuk itu ia menilai kapal-kapal yang hilir-mudik melewati koridor ALKI II dan Traffic Separation Scheme (TSS) ini harus diawasi.
ALKI merupakan satu dari tiga koridor pelayaran dan lintas damai di dalam perairan kedaulatan Indonesia bagi kapal-kapal asing yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37/2002 sebagai konsekuensi atas kesertaan Indonesia dalam ratifikasi UNCLOS 1982. Khusus untuk ALKI II, koridor yang diberikan Indonesia adalah Selat Lombok di selatan, Laut Sulawesi, dan Selat Makassar di utara.
Di Mataram --tepatnya di kawasan Lembar-- terdapat juga Pangkalan TNI AL Mataram yang tergabung dalam Komando Armada II TNI AL.
"Dan wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk dibangun pangkalan Badan Keamanan Laut. Karena saat ini untuk wilayah Selat Lombok kosong untuk pengawasan alur laut," kata dia.
Hal ini mengemuka saat Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menerima audiensi Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut, Laksamana Pertama Bakamla Leonidas Braksan, di ruang kerjannya, di Mataram, Senin.
Menurut Djalillah, keberadaan Pangkalan Badan Keamanan Laut di NTB akan sangat membantu dalam melakukan pengawasan perairan laut di NTB. "Kami menyambut baik rencana pembangunan Pangkalan Bakamla di NTB," ujarnya, didampingi Asisten II Setda Provinsi NTB, H Ridwan Syah, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Yusron Hadi.
Saat ini, kata dia, Selat Lombok menjadi salah satu jalur perdagangan internasional dan perlintasan damai kapal-kapal lain. Hal itu karena jalur laut di Selat Malaka sudah sangat penuh untuk lalu lintas kapal perdagangan internasional.
Untuk mendukung terwujudnya pangkalan Badan Keamanan Laut di NTB itu, dia meminta ada pembahasan dengan pihak-pihak terkait, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.
Sementara itu Braksan, menilai wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk pembangunan pangkalan Badan Keamanan Laut.
Ia menjelaskan, jalur Selat Lombok sering dijadikan sebagai jalur lalu lintas keluar masuknya kapal-kapal asing. Untuk itu ia menilai kapal-kapal yang hilir-mudik melewati koridor ALKI II dan Traffic Separation Scheme (TSS) ini harus diawasi.
ALKI merupakan satu dari tiga koridor pelayaran dan lintas damai di dalam perairan kedaulatan Indonesia bagi kapal-kapal asing yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37/2002 sebagai konsekuensi atas kesertaan Indonesia dalam ratifikasi UNCLOS 1982. Khusus untuk ALKI II, koridor yang diberikan Indonesia adalah Selat Lombok di selatan, Laut Sulawesi, dan Selat Makassar di utara.
Di Mataram --tepatnya di kawasan Lembar-- terdapat juga Pangkalan TNI AL Mataram yang tergabung dalam Komando Armada II TNI AL.
"Dan wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk dibangun pangkalan Badan Keamanan Laut. Karena saat ini untuk wilayah Selat Lombok kosong untuk pengawasan alur laut," kata dia.