Mataram (ANTARA) - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mendorong seluruh lembaga sertifikasi profesi (LSP) memperbanyak jumlah asesor di Nusa Tenggara Barat karena menjadi salah satu daerah kantong pekerja migran Indonesia (PMI).
"Untuk asesor masih sangat kurang, makanya BNSP mendorong LSP yang mau mensertifikasi di NTB, asesor dan tempat uji kompetensinya di NTB," kata Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis, ketika meninjau proses uji kompetensi calon PMI di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Lombok Mandiri, di Kabupaten Lombok Barat, Jumat.
Ia menyebutkan jumlah asesor uji kompetensi profesi di NTB, masih sangat kurang. Pihaknya sudah memberikan pelatihan calon asesor kepada 24 orang peserta pada 2018.
Pada 2021, lanjut Miftakul, pihaknya melakukan pelatihan calon asesor lagi di NTB, dan fokus kepada pekerja domestik. Sebab, jangan sampai ketika ada proses sertifikasi profesi, BNSP tidak menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup.
"Kami terus mendorong LSP-LSP memiliki sumber daya yang cukup di NTB, termasuk di daerah lain, khususnya yang menjadi kantong-kantong CPMI, seperti NTB," ujarnya.
Menurut dia, pelatihan calon asesor uji kompetensi profesi bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing LSP di setiap daerah.
BNSP juga berharap kepada pemerintah daerah di NTB, untuk berkolaborasi dan mau menyubsidi biaya pelatihan calon asesor karena itu sudah dilakukan oleh daerah-daerah lain.
Sebab, kata Miftakul, jika NTB belum memiliki SDM asesor uji kompetensi profesi yang cukup akan berpengaruh pada biaya sertifikasi karena harus mendatangkan asesor dari daerah lain.
"Semangat Presiden bahwa semua harus mudah tidak dibuat ribet, maka infrastruktur atau SDM LSP harus ada di daerah," katanya.
"Untuk asesor masih sangat kurang, makanya BNSP mendorong LSP yang mau mensertifikasi di NTB, asesor dan tempat uji kompetensinya di NTB," kata Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis, ketika meninjau proses uji kompetensi calon PMI di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Lombok Mandiri, di Kabupaten Lombok Barat, Jumat.
Ia menyebutkan jumlah asesor uji kompetensi profesi di NTB, masih sangat kurang. Pihaknya sudah memberikan pelatihan calon asesor kepada 24 orang peserta pada 2018.
Pada 2021, lanjut Miftakul, pihaknya melakukan pelatihan calon asesor lagi di NTB, dan fokus kepada pekerja domestik. Sebab, jangan sampai ketika ada proses sertifikasi profesi, BNSP tidak menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup.
"Kami terus mendorong LSP-LSP memiliki sumber daya yang cukup di NTB, termasuk di daerah lain, khususnya yang menjadi kantong-kantong CPMI, seperti NTB," ujarnya.
Menurut dia, pelatihan calon asesor uji kompetensi profesi bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing LSP di setiap daerah.
BNSP juga berharap kepada pemerintah daerah di NTB, untuk berkolaborasi dan mau menyubsidi biaya pelatihan calon asesor karena itu sudah dilakukan oleh daerah-daerah lain.
Sebab, kata Miftakul, jika NTB belum memiliki SDM asesor uji kompetensi profesi yang cukup akan berpengaruh pada biaya sertifikasi karena harus mendatangkan asesor dari daerah lain.
"Semangat Presiden bahwa semua harus mudah tidak dibuat ribet, maka infrastruktur atau SDM LSP harus ada di daerah," katanya.