Mataram (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menggencarkan sosialisasi Pilkada damai sebagai salah satu cara mengantisipasi konflik akibat suhu politik yang memanas menjelang pemungutan suara pada 9 Desember 2020.
"Kalau kita lihat situasi politik di waktu-waktu mau mendekati hari pencoblosan memang suhunya agak tinggi," kata Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lombok Utara, Itradim, di Tanjung, ibu kota Kabupaten Lombok Utara, Jumat.
Menurut dia, suhu politik yang agak memanas terlihat dari adanya aksi unjuk rasa sekelompok orang terkait dengan dugaan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara beberapa waktu lalu.
Persoalan tersebut masih diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara, dan Kepolisian Resor Lombok Utara.
"Jadi pihak berwenang masih menyelidiki seperti apa kronologis dan kebenaran isu perekaman data KTP-e tersebut. Apakah itu sesuai aturan atau tidak," ujarnya.
Ia juga menyebutkan faktor lain yang membuat suhu politik memanas menjelang hari pencoblosan adalah berbagai informasi yang beredar di media sosial.
Hal itu juga sempat membuat beberapa pemuda di Kecamatan Pemenang, hampir terlibat perkelahian. Namun berhasil diredam oleh aparat kepolisian.
"Bakesbangpol tidak bisa mengendalikan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Itu ranahnya Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bawaslu," ucap Itradim.
Bakesbangpol, kata dia, hanya bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang upaya mewujudkan Pilkada damai sehingga situasi daerah tetap kondusif meskipun berbeda pendapat dan pilihan.
Upaya memberikan pemahaman dilakukan dengan cara mendekati para tokoh masyarakat yang menjadi panutan di masing-masing wilayah, terutama daerah yang rentan terjadi konflik.
"Kami sudah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang disegani masyarakat, baik kalangan muda maupun tua. Jadi bukan langsung pada orang per orang," kata Itradim.
"Kalau kita lihat situasi politik di waktu-waktu mau mendekati hari pencoblosan memang suhunya agak tinggi," kata Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lombok Utara, Itradim, di Tanjung, ibu kota Kabupaten Lombok Utara, Jumat.
Menurut dia, suhu politik yang agak memanas terlihat dari adanya aksi unjuk rasa sekelompok orang terkait dengan dugaan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara beberapa waktu lalu.
Persoalan tersebut masih diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara, dan Kepolisian Resor Lombok Utara.
"Jadi pihak berwenang masih menyelidiki seperti apa kronologis dan kebenaran isu perekaman data KTP-e tersebut. Apakah itu sesuai aturan atau tidak," ujarnya.
Ia juga menyebutkan faktor lain yang membuat suhu politik memanas menjelang hari pencoblosan adalah berbagai informasi yang beredar di media sosial.
Hal itu juga sempat membuat beberapa pemuda di Kecamatan Pemenang, hampir terlibat perkelahian. Namun berhasil diredam oleh aparat kepolisian.
"Bakesbangpol tidak bisa mengendalikan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Itu ranahnya Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bawaslu," ucap Itradim.
Bakesbangpol, kata dia, hanya bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang upaya mewujudkan Pilkada damai sehingga situasi daerah tetap kondusif meskipun berbeda pendapat dan pilihan.
Upaya memberikan pemahaman dilakukan dengan cara mendekati para tokoh masyarakat yang menjadi panutan di masing-masing wilayah, terutama daerah yang rentan terjadi konflik.
"Kami sudah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang disegani masyarakat, baik kalangan muda maupun tua. Jadi bukan langsung pada orang per orang," kata Itradim.