Mataram (ANTARA) - Komisi IX DPR RI memantau progres pelaksanaan program bantuan subsidi upah (BSU) dan kartu prakerja di Nusa Tenggara Barat.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar mengatakan, bahwa terdapat 3 provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam melihat progres program bantuan subsidi upah (BSU) dan kartu prakerja, yakni Jawa Barat, Bengkulu dan NTB.
"Jadi kami ingin mengetahui informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan penanggulangan PMI di NTB," ujarnya di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini, mengakui bahwa pemerintah ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan upaya pemulihan ekonomi akibat COVID-19.
Ia menjelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran sebesar Rp10 triliun, kemudian ditambah lagi sebesar Rp10 riliun, sehingga menjadi Rp20 triliun. Sedangkan untuk BSU sebesar Rp30 triliun.
"Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya di tengah wabah COVID-19," terangnya.
Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, ia menyatakan harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitupun pekerja yang tidak masuk di BPJS Ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain. Terhadap hal ini, ia menegaskan agar Kementerian Tenaga Kerja memberikan data prakerja dan BSU yang terdata online kepada daerah, agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah ikut program ini.
"Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya," tegas Ansory.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi, menyampaikan kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTB. Akibat pandemi selama setahun belakangan ini, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya.
Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan dengan baik dengan menerapkan protokol COVID-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
Mengenai kartu prakerja dan BSU, Mik Gite sapaan Sekda NTB, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program kartu prakerja akibat minimnya pemahaman dan persoalan fasilitas seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget untuk mengakses secara online. Begitu juga dengan BSU untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.
"Ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX kepada pemerintah," harap Sekda.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj Wismaningsih menyampaikan, tentang kesulitan pendataan secara online. Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.
"Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT," katanya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar mengatakan, bahwa terdapat 3 provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam melihat progres program bantuan subsidi upah (BSU) dan kartu prakerja, yakni Jawa Barat, Bengkulu dan NTB.
"Jadi kami ingin mengetahui informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan penanggulangan PMI di NTB," ujarnya di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini, mengakui bahwa pemerintah ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan upaya pemulihan ekonomi akibat COVID-19.
Ia menjelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran sebesar Rp10 triliun, kemudian ditambah lagi sebesar Rp10 riliun, sehingga menjadi Rp20 triliun. Sedangkan untuk BSU sebesar Rp30 triliun.
"Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya di tengah wabah COVID-19," terangnya.
Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, ia menyatakan harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitupun pekerja yang tidak masuk di BPJS Ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain. Terhadap hal ini, ia menegaskan agar Kementerian Tenaga Kerja memberikan data prakerja dan BSU yang terdata online kepada daerah, agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah ikut program ini.
"Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya," tegas Ansory.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi, menyampaikan kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTB. Akibat pandemi selama setahun belakangan ini, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya.
Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan dengan baik dengan menerapkan protokol COVID-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
Mengenai kartu prakerja dan BSU, Mik Gite sapaan Sekda NTB, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program kartu prakerja akibat minimnya pemahaman dan persoalan fasilitas seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget untuk mengakses secara online. Begitu juga dengan BSU untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.
"Ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX kepada pemerintah," harap Sekda.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj Wismaningsih menyampaikan, tentang kesulitan pendataan secara online. Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.
"Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT," katanya.