Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Nusa Tenggara Barat menargetkan seluruh pemukiman kumuh di wilayah itu bisa diubah secara bertahap menjadi permukiman layak huni.
Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaluddin mengatakan, luas areal pemukiman kumuh di provinsi itu mencapai 250 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dan kota dengan sebaran terbanyak berada di Pulau Lombok.
"Direncanakan, dari 250 hektare tersebut akan dituntaskan mencapai 50 hektare. Jadi areal 50 hektare yang kita selesaikan itu menjadi target yang kita canangkan untuk bisa dituntaskan 2021. Ini yang kita fokuskan untuk bisa dikerjakan," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia menjelaskan, luasan areal pemukiman kumuh yang mencapai 250 hektare itu merujuk surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang sudah diajukan ke Dinas Perkim setempat.
Dari ratusan areal pemukiman kumuh yang ada di NTB. Pihaknya menargetkan ada sekitar 5.000 rumah layak huni yang akan dipugar melalui dana yang bersumber dari APBD NTB dan APBD kabupaten dan kota.
Hanya saja, menurut dia, lantaran ada recofusing, maka ada pengurangan anggaran sekitar 40 persen sehingga, perlu melibatkan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, bantuan Pemerintah Provinsi, APBD Kota dan CSR dari sektor swasta maupun BUMD.
"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian anjlok akibat dampak COVID-19, kami tetap berupaya agar kesenjangan juga semakin bisa dikurangi. Salah satu penanggulangan kemiskinan itu adalah pemugaran rumah tidak layak huni. Selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, kita ingin swasta ikut berperan nyata," tegas Jamaluddin.
Mantan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim NTB itu menyatakan, skema perbaikan rumah warga tidak mampu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dimulai pihaknya dengan menggaet pihak swasta.
Hanya saja, program bernama Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu pihaknya hanya bersifat sebagai koordinator. Program Kotaku itu telah berjalan di Cakra Barat, Kota Mataram dan selanjutnya di Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima
"Ke depan, rencana perbaikan rumah kumuh itu akan kita kolaborasikan lagi dengan melibatkan swasta, perbankan hingga BAZNAS. Sehingga, pemasangan paving blok dan sanitasi bisa kita integrasikan bersama-sama dengan perbaikan rumah itu," jelas Jamaluddin.
Ia menambahkan, konsep penanganan kawasan kumuh di NTB saat ini, mendapatkan perhatian serius pihaknya. Apalagi, saat dilantik dalam mutasi pada Jumat (26/3), dirinya telah memperoleh pekerjaan rumah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk bisa mempercepat penanganan rumah kumuh di NTB agar visi dan misi NTB gemilang di bidang perumahan dan pemukiman dapat terwujud.
Data pencapaian di APBD NTB 2020 menunjukkan, jumlah RTLH yang harus diperbaiki pemerintah masih sangat banyak. Se-NTB jumlahnya mencapai 17.500 unit, sedangkan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp318 miliar.
"Dengan kondisi keuangan kita yang terbatas akibat COVID-19, maka perbaikan rumah akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Intinya, semua cara akan kita lakukan," katanya.
Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaluddin mengatakan, luas areal pemukiman kumuh di provinsi itu mencapai 250 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dan kota dengan sebaran terbanyak berada di Pulau Lombok.
"Direncanakan, dari 250 hektare tersebut akan dituntaskan mencapai 50 hektare. Jadi areal 50 hektare yang kita selesaikan itu menjadi target yang kita canangkan untuk bisa dituntaskan 2021. Ini yang kita fokuskan untuk bisa dikerjakan," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia menjelaskan, luasan areal pemukiman kumuh yang mencapai 250 hektare itu merujuk surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang sudah diajukan ke Dinas Perkim setempat.
Dari ratusan areal pemukiman kumuh yang ada di NTB. Pihaknya menargetkan ada sekitar 5.000 rumah layak huni yang akan dipugar melalui dana yang bersumber dari APBD NTB dan APBD kabupaten dan kota.
Hanya saja, menurut dia, lantaran ada recofusing, maka ada pengurangan anggaran sekitar 40 persen sehingga, perlu melibatkan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, bantuan Pemerintah Provinsi, APBD Kota dan CSR dari sektor swasta maupun BUMD.
"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian anjlok akibat dampak COVID-19, kami tetap berupaya agar kesenjangan juga semakin bisa dikurangi. Salah satu penanggulangan kemiskinan itu adalah pemugaran rumah tidak layak huni. Selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, kita ingin swasta ikut berperan nyata," tegas Jamaluddin.
Mantan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim NTB itu menyatakan, skema perbaikan rumah warga tidak mampu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dimulai pihaknya dengan menggaet pihak swasta.
Hanya saja, program bernama Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu pihaknya hanya bersifat sebagai koordinator. Program Kotaku itu telah berjalan di Cakra Barat, Kota Mataram dan selanjutnya di Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima
"Ke depan, rencana perbaikan rumah kumuh itu akan kita kolaborasikan lagi dengan melibatkan swasta, perbankan hingga BAZNAS. Sehingga, pemasangan paving blok dan sanitasi bisa kita integrasikan bersama-sama dengan perbaikan rumah itu," jelas Jamaluddin.
Ia menambahkan, konsep penanganan kawasan kumuh di NTB saat ini, mendapatkan perhatian serius pihaknya. Apalagi, saat dilantik dalam mutasi pada Jumat (26/3), dirinya telah memperoleh pekerjaan rumah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk bisa mempercepat penanganan rumah kumuh di NTB agar visi dan misi NTB gemilang di bidang perumahan dan pemukiman dapat terwujud.
Data pencapaian di APBD NTB 2020 menunjukkan, jumlah RTLH yang harus diperbaiki pemerintah masih sangat banyak. Se-NTB jumlahnya mencapai 17.500 unit, sedangkan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp318 miliar.
"Dengan kondisi keuangan kita yang terbatas akibat COVID-19, maka perbaikan rumah akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Intinya, semua cara akan kita lakukan," katanya.