Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan seluas dua hektare untuk pembangunan pusat budi daya lobster pertama di Indonesia yang berlokasi di Dermaga Telong-Elong, Kabupaten Lombok Timur.
"Daerah sudah menyiapkan dua hektare di Dermaga Telong-Elong. Modelnya nanti pinjam pakai dengan pusat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, H Yusron Hadi di Mataram, Minggu.
Selain tempat budi daya lobster, Yusron mengatakan, nantinya di atas lahan seluas dua hektare tersebut juga difungsikan sebagai pusat riset lobster nasional, sehingga jika ini terwujud menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia.
"Nanti selain tempat budi daya. Dermaga Telong-Elong juga difungsikan sebagai fasilitas riset lobster di Indonesia. Sehingga, ketika orang berbicara tentang lobster ya Lombok, NTB," ujarnya.
Menurut Yusron, dalam waktu dekat tim Kementerian Kelautan dan Perikanan akan kembali berkunjung ke NTB. Hal ini untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja ke Lombok, Rabu (24/3), untuk segera mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan rencana pembangunan tersebut.
"Jadi ini akan menjadi ikon Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara setelah Vietnam," tutur mantan Kepala Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi NTB itu.
Ia menyatakan, terkait anggaran maupun prasarana yang ada untuk pembangunan pusat budi daya lobster tersebut semuanya akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Sehingga, daerah tidak perlu lagi memikirkan biayanya. Namun, berapa nilai anggaran yang dibutuhkan, Yusron belum dapat memastikannya.
"Kalau soal anggaran kita nggak tahu. Karena semua yang mengatur pusat. Pastinya secara teknis nanti akan dibahas.
Kalau kita di daerah memastikan semua lahan yang ada itu clear and clean," tegas Yusron.
Yusron mengatakan, menindaklanjuti rencana itu pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, guna membahas pengaturan budi daya maupun zonasi wilayah penangkapan bagi nelayan supaya ke depan tertata dengan rapi dan baik.
"Intinya bagaimana rencana besar untuk menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya dan riset lobster bisa terwujud. Hal ini sejalan dengan program industrialisasi yang digaungkan oleh pemerintah provinsi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ingin menjadikan Lombok, sebagai pusat budi daya lobster sehingga ke depan tidak hanya menjadi contoh secara nasional tetapi bisa juga menjadi rujukan negara lain.
"Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu," ujar Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan telah melakukan dialog dengan penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster, termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat.
Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri, ujar dia, proses birokrasi perizinan budi daya juga akan dipermudah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutnya, juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.
Tak hanya itu, Menteri Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.
"Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati," tegasnya.
"Daerah sudah menyiapkan dua hektare di Dermaga Telong-Elong. Modelnya nanti pinjam pakai dengan pusat," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, H Yusron Hadi di Mataram, Minggu.
Selain tempat budi daya lobster, Yusron mengatakan, nantinya di atas lahan seluas dua hektare tersebut juga difungsikan sebagai pusat riset lobster nasional, sehingga jika ini terwujud menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia.
"Nanti selain tempat budi daya. Dermaga Telong-Elong juga difungsikan sebagai fasilitas riset lobster di Indonesia. Sehingga, ketika orang berbicara tentang lobster ya Lombok, NTB," ujarnya.
Menurut Yusron, dalam waktu dekat tim Kementerian Kelautan dan Perikanan akan kembali berkunjung ke NTB. Hal ini untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja ke Lombok, Rabu (24/3), untuk segera mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan rencana pembangunan tersebut.
"Jadi ini akan menjadi ikon Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara setelah Vietnam," tutur mantan Kepala Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi NTB itu.
Ia menyatakan, terkait anggaran maupun prasarana yang ada untuk pembangunan pusat budi daya lobster tersebut semuanya akan dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Sehingga, daerah tidak perlu lagi memikirkan biayanya. Namun, berapa nilai anggaran yang dibutuhkan, Yusron belum dapat memastikannya.
"Kalau soal anggaran kita nggak tahu. Karena semua yang mengatur pusat. Pastinya secara teknis nanti akan dibahas.
Kalau kita di daerah memastikan semua lahan yang ada itu clear and clean," tegas Yusron.
Yusron mengatakan, menindaklanjuti rencana itu pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, guna membahas pengaturan budi daya maupun zonasi wilayah penangkapan bagi nelayan supaya ke depan tertata dengan rapi dan baik.
"Intinya bagaimana rencana besar untuk menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya dan riset lobster bisa terwujud. Hal ini sejalan dengan program industrialisasi yang digaungkan oleh pemerintah provinsi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ingin menjadikan Lombok, sebagai pusat budi daya lobster sehingga ke depan tidak hanya menjadi contoh secara nasional tetapi bisa juga menjadi rujukan negara lain.
"Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu," ujar Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan telah melakukan dialog dengan penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster, termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat.
Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri, ujar dia, proses birokrasi perizinan budi daya juga akan dipermudah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutnya, juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.
Tak hanya itu, Menteri Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.
"Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati," tegasnya.