Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menargetkan penataan lima kelurahan kumuh di Mataram dimulai pada Juni 2021, dengan sumber anggaran dari Kementerian PUPR RI sebesar Rp10 miliar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Rabu, mengatakan, lima kelurahan yang mendapat bantuan penataan kawasan kumuh tersebut adalah Kebon Sari, Kekalik Jaya, Sayang-Sayang, Babakan, dan Bertais.
"Masing-masing kelurahan akan mendapatkan dana sebesar Rp2 miliar, untuk penataan kawasan kumuh perkotaan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu)," katanya.
Dengan dana sebesar Rp2 miliar per kelurahan itu, katanya, akan dilakukan intervensi untuk penataan fasilitas umum. Seperti penataan air limbah, jalan, saluran dan drainase.
"Jadi program Rp2 miliar per kelurahan itu fokus untuk pembangunan dan penataan fisik kawasan kumuh perkotaan di lima kelurahan itu," katanya.
Menurut Kemal, program penataan kawasan kumuh itu saat ini masih dalam tahap penyempurnaan perencanaan desain, yang sudah dibuat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang didiskusikan dengan berbagai pihak, kemudian disempurnakan.
"Harapan kami, akhir Mei ini sudah rampung dan pengerjaan fisik bisa dimulai Juni ditandai dengan peletakan batu pertama pada salah satu kelurahan sekaligus untuk penangan kawasan terdampak gempa di Sandubaya dengan nilai proyek Rp27 miliar," katanya.
Kemal mengatakan proyek penataan kawasan kumuh dengan alokasi anggaran masing-masing kelurahan Rp2 miliar pada lima kelurahan tersebut dikerjakan secara swakelola oleh BKM.
"Karena akan dikerjakan secara swakelola oleh BKM, kegiatan ini tidak ditender," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Rabu, mengatakan, lima kelurahan yang mendapat bantuan penataan kawasan kumuh tersebut adalah Kebon Sari, Kekalik Jaya, Sayang-Sayang, Babakan, dan Bertais.
"Masing-masing kelurahan akan mendapatkan dana sebesar Rp2 miliar, untuk penataan kawasan kumuh perkotaan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu)," katanya.
Dengan dana sebesar Rp2 miliar per kelurahan itu, katanya, akan dilakukan intervensi untuk penataan fasilitas umum. Seperti penataan air limbah, jalan, saluran dan drainase.
"Jadi program Rp2 miliar per kelurahan itu fokus untuk pembangunan dan penataan fisik kawasan kumuh perkotaan di lima kelurahan itu," katanya.
Menurut Kemal, program penataan kawasan kumuh itu saat ini masih dalam tahap penyempurnaan perencanaan desain, yang sudah dibuat oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang didiskusikan dengan berbagai pihak, kemudian disempurnakan.
"Harapan kami, akhir Mei ini sudah rampung dan pengerjaan fisik bisa dimulai Juni ditandai dengan peletakan batu pertama pada salah satu kelurahan sekaligus untuk penangan kawasan terdampak gempa di Sandubaya dengan nilai proyek Rp27 miliar," katanya.
Kemal mengatakan proyek penataan kawasan kumuh dengan alokasi anggaran masing-masing kelurahan Rp2 miliar pada lima kelurahan tersebut dikerjakan secara swakelola oleh BKM.
"Karena akan dikerjakan secara swakelola oleh BKM, kegiatan ini tidak ditender," katanya.