Mataram (ANTARA) - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram HM Amin meminta agar para calon jamaah umrah bersabar menunggu regulasi terkait kebijakan pemerintah untuk pemberangkatan ke Tanah Suci di tengah pandemi COVID-19.
"Pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau terkait pembukaan pemberangkatan jamaah umrah. Tapi, kebijakan itu sampai saat ini belum kita terima secara resmi," katanya kepada wartawan di Mataram, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan sehubungan dengan banyaknya calon jamaah umrah yang datang ke Kantor Kemenag Mataram menanyakan sistem pemberangkatan umrah di tengah pandemi COVID-19, setelah di sejumlah media menyebutkan pemerintah membuka pintu pemberangkatan bagi jamaah umrah sejak dua pekan lalu.
Menurutnya, dari informasi yang berkembang saat ini pemerintah sedang menyiapkan dan membahas regulasi standar operasional prosedur (SOP) pemberangkatan jamaah umrah di tengah pendemi COVID-19.
Regulasi yang dibahas, antara lain terkait dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi bagi semua jamaah, dan pemberian dosis vaksin ketiga sebagai penguat.
Untuk penerapan aplikasi PeduliLindungi, katanya, sejauh ini masih menjadi pertimbangan pembahasan mengingat jamaah umrah, bahkan jemaah haji nantinya tidak semua memiliki fasilitas handphone android dan banyak jamaah yang masuk kategori lanjut usia (lansia), sehingga membutuhkan pendamping.
"Tetapi, apapun itu kami berharap SOP keberangkatan ke Tanah Suci yang akan diterbitkan pemerintah dapat mengakomodasi semua kepentingan jamaah," katanya.
Ia mengatakan setelah surat resmi dan regulasi pemberangkatan jamaah umrah ke Tanah Suci diterima akan disosialisasikan ke masyarakat secara umum dan biro perjalanan haji dan umrah.
Sosialisasi diprioritaskan untuk agen perjalanan (travel) umrah agar mereka bisa melanjutkan ke calon jamaah. "Yang punya jamaah kan para travel, jadi kita sosialisasi melalui agennya," ucapnya.
Menurutnya, jumlah travel umrah yang memiliki izin operasional di Kota Mataram tercatat 8-9 unit, namun yang beroperasi lebih dari itu. "Hanya travel umrah resmi saja yang akan kita beri sosialisasi dan rekomendasi untuk pembuatan paspor," katanya.
"Pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau terkait pembukaan pemberangkatan jamaah umrah. Tapi, kebijakan itu sampai saat ini belum kita terima secara resmi," katanya kepada wartawan di Mataram, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan sehubungan dengan banyaknya calon jamaah umrah yang datang ke Kantor Kemenag Mataram menanyakan sistem pemberangkatan umrah di tengah pandemi COVID-19, setelah di sejumlah media menyebutkan pemerintah membuka pintu pemberangkatan bagi jamaah umrah sejak dua pekan lalu.
Menurutnya, dari informasi yang berkembang saat ini pemerintah sedang menyiapkan dan membahas regulasi standar operasional prosedur (SOP) pemberangkatan jamaah umrah di tengah pendemi COVID-19.
Regulasi yang dibahas, antara lain terkait dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi bagi semua jamaah, dan pemberian dosis vaksin ketiga sebagai penguat.
Untuk penerapan aplikasi PeduliLindungi, katanya, sejauh ini masih menjadi pertimbangan pembahasan mengingat jamaah umrah, bahkan jemaah haji nantinya tidak semua memiliki fasilitas handphone android dan banyak jamaah yang masuk kategori lanjut usia (lansia), sehingga membutuhkan pendamping.
"Tetapi, apapun itu kami berharap SOP keberangkatan ke Tanah Suci yang akan diterbitkan pemerintah dapat mengakomodasi semua kepentingan jamaah," katanya.
Ia mengatakan setelah surat resmi dan regulasi pemberangkatan jamaah umrah ke Tanah Suci diterima akan disosialisasikan ke masyarakat secara umum dan biro perjalanan haji dan umrah.
Sosialisasi diprioritaskan untuk agen perjalanan (travel) umrah agar mereka bisa melanjutkan ke calon jamaah. "Yang punya jamaah kan para travel, jadi kita sosialisasi melalui agennya," ucapnya.
Menurutnya, jumlah travel umrah yang memiliki izin operasional di Kota Mataram tercatat 8-9 unit, namun yang beroperasi lebih dari itu. "Hanya travel umrah resmi saja yang akan kita beri sosialisasi dan rekomendasi untuk pembuatan paspor," katanya.