Jakarta, 13/6 (ANTARA) - Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memberikan dukungan penuh kepada Suryadharma Ali untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum partai berlambang ka'bah tersebut selama lima tahun ke depan.

          "Rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) PPP NTB yang dihadiri ketua dan sekretaris cabang PPP se-Provinsi NTB telah memutuskan untuk mendukung penetapan Suryadharma Ali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2011-2016 pada muktamar di di Bandung, Juli mendatang," kata Ketua DPW PPP Wartiah ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Senin.

         Menurut Wartiah, DPW dan DPC PPP se-Provinsi NTB memiliki 26 suara yang seluruhnya akan diberikan kepada Suryadharma Alie untuk melanjutkan kepemimpinannya di PPP selama lima tahun ke depan.

         Suryadharma Ali, kata dia, adalah kader PPP yang militan, populer, dekat dengan para ulama dan pondok pesantren, serta berhasil membangun citra PPP.

         Pada kesempatan tersebut, Wartiah menegaskan, kader PPP menolak jika ada figur yang bukan kader PPP tapi akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PPP.

         "Figur yang bukan kader PPP tapi akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PPP bisa disebut "kutu loncat". Kami menolak munculnya "kutu loncat" ke PPP," katanya.

         Menurut dia, PPP memiliki banyak kader yang memiliki jiwa pemimpin, sehingga mengapa harus ada "kutu loncat" yang ingin masuk ke PPP.

         Ia mencurigai, jangan-jangan "kutu loncat" itu adalah
" titipan"  partai lain untuk merusak PPP sudah sudah eksis selama puluhan tahun.

         "PPP NTB tidak mau partainya dijadikan batu loncatan untuk kepentingan politik pihak lain. Kita harus mewaspadainya," katanya.

         Wartiah menjelaskan, AD/ART PPP pasal 5 huruf C menyatakan, calon ketua umum harus sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus satu periode pada masing-masing tingkatan.

         Maksudnya, kata dia, minimal satu periode di pengurus cabang, satu periode di pengurus wilayah, serta satu periode di pengurus pusat.

         "Hendaknya figur yang bukan kader PPP tidak ikut mencalonkan diri pada bursa calon ketua umum PPP pada muktamar mendatang, karena menyalahi aturan organisasi partai," katanya.

         Muktamar PPP rencananya akan diselenggarakan di Bandung, pada 2-5 Juli mendatang.(*)