Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk mengantisipasi kekurangan kamar hotel bagi para penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret mendatang.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB Jamaluddin mengatakan total Rusunawa yang siapkan sebanyak 52 unit dengan 54 blok.
"Satu tempat itu ada dua kamar dengan dua tempat tidur," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia menjelaskan, Rusunawa ini tersebar di sejumlah wilayah NTB, baik di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Mulai dari Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.
"Saat ini kita lagi inventarisir. Karena jumlah Rusunawa ini banyak tersebar, seperti yang ada di Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Kampus Al Azhar dan Bintaro di Kota Mataram," terang Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, penggunaan Rusunawa ini untuk untuk mensiasati kekurangan kamar hotel pada saat berlangsungnya MotoGP. Mengingat jumlah penonton sesuai keputusan pemerintah mencapai 100 ribu orang.
Hal ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang memberi izin untuk pemanfaatan Rusunawa tersebut. Namun, tentunya Rusunawa yang belum berpenghuni.
"Jadi kita siapkan ini untuk Rusunawa yang belum ada penghuninya. Kalau sudah ada ya mereka tetap tinggal di situ. Tidak akan diminta keluar, seperti informasi yang beredar kita mengusir mereka yang sudah tinggal, pastinya tidak ada seperti itu, kalau pendataan ya," katanya.
Untuk pengelolaan Rusunawa tersebut, lanjut Kadis Perkim NTB ini, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Termasuk dengan harga sewa, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga sewa tersebut. Namun demikian harganya tidak boleh terlampau mahal.
"Terkait harga sewa ini tidak akan berbeda dengan tarif homestay atau hotel kelas melati. Sewanya Rp250 ribu sampai Rp300 ribu, tapi belum diputuskan. Namun harga ini tergantung dengan fasilitas yang disediakan. Misalnya kamar dengan fasilitas AC tidak mungkin sama dengan yang menggunakan kipas angin," jelasnya.
"Yang jelas sesuai harapan presiden harga sewanya jangan terlalu mahal. Artinya sesuai standar," sambung Jamaluddin.
Sementara itu, terkait penjualan atau promosi Rusunawa ini dilakukan Dinas Pariwisata dengan melibatkan biro-biro perjalanan wisata sebagai pemasaran. Harapannya, Rusunawa ini bisa terjual untuk penonton MotoGP.
"Jadi penonton ini jadi punya banyak pilihan untuk tempat menginap," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengakui jumlah kamar di wilayah itu masih sangat kurang. Sedangkan, total ketersediaan kamar dari hotel, homestay dan camping ground yang disiapkan untuk mendukung ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu mencapai 24.768 kamar.
"Ini belum termasuk rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang sedang kita siapkan juga untuk mengisi kekurangan 100 ribu penonton," ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini menjelaskan, dari 52 unit Rusunawa tersebut potensinya mencapai 262 kamar. Diharapkan melalui Rusunawa ini kekurangan kamar bisa sedikit teratasi.
"Nanti penjualan kamar kita gandeng biro perjalanan wisata kerjasama dengan pengelola," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB Jamaluddin mengatakan total Rusunawa yang siapkan sebanyak 52 unit dengan 54 blok.
"Satu tempat itu ada dua kamar dengan dua tempat tidur," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia menjelaskan, Rusunawa ini tersebar di sejumlah wilayah NTB, baik di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Mulai dari Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.
"Saat ini kita lagi inventarisir. Karena jumlah Rusunawa ini banyak tersebar, seperti yang ada di Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Kampus Al Azhar dan Bintaro di Kota Mataram," terang Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, penggunaan Rusunawa ini untuk untuk mensiasati kekurangan kamar hotel pada saat berlangsungnya MotoGP. Mengingat jumlah penonton sesuai keputusan pemerintah mencapai 100 ribu orang.
Hal ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang memberi izin untuk pemanfaatan Rusunawa tersebut. Namun, tentunya Rusunawa yang belum berpenghuni.
"Jadi kita siapkan ini untuk Rusunawa yang belum ada penghuninya. Kalau sudah ada ya mereka tetap tinggal di situ. Tidak akan diminta keluar, seperti informasi yang beredar kita mengusir mereka yang sudah tinggal, pastinya tidak ada seperti itu, kalau pendataan ya," katanya.
Untuk pengelolaan Rusunawa tersebut, lanjut Kadis Perkim NTB ini, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Termasuk dengan harga sewa, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga sewa tersebut. Namun demikian harganya tidak boleh terlampau mahal.
"Terkait harga sewa ini tidak akan berbeda dengan tarif homestay atau hotel kelas melati. Sewanya Rp250 ribu sampai Rp300 ribu, tapi belum diputuskan. Namun harga ini tergantung dengan fasilitas yang disediakan. Misalnya kamar dengan fasilitas AC tidak mungkin sama dengan yang menggunakan kipas angin," jelasnya.
"Yang jelas sesuai harapan presiden harga sewanya jangan terlalu mahal. Artinya sesuai standar," sambung Jamaluddin.
Sementara itu, terkait penjualan atau promosi Rusunawa ini dilakukan Dinas Pariwisata dengan melibatkan biro-biro perjalanan wisata sebagai pemasaran. Harapannya, Rusunawa ini bisa terjual untuk penonton MotoGP.
"Jadi penonton ini jadi punya banyak pilihan untuk tempat menginap," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengakui jumlah kamar di wilayah itu masih sangat kurang. Sedangkan, total ketersediaan kamar dari hotel, homestay dan camping ground yang disiapkan untuk mendukung ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu mencapai 24.768 kamar.
"Ini belum termasuk rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang sedang kita siapkan juga untuk mengisi kekurangan 100 ribu penonton," ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini menjelaskan, dari 52 unit Rusunawa tersebut potensinya mencapai 262 kamar. Diharapkan melalui Rusunawa ini kekurangan kamar bisa sedikit teratasi.
"Nanti penjualan kamar kita gandeng biro perjalanan wisata kerjasama dengan pengelola," katanya.