Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan puluhan nelayan di daerah itu masuk daftar tunggu menjadi penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang disiapkan di Kelurahan Bintaro.
"Saat ini masih ada puluhan kepala keluarga (KK) yang masuk daftar tunggu tinggal di rusunawa. Rusunawa yang sudah siap dihuni sekarang hanya tersedia 44 kamar untuk 44 KK," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri, di Mataram, Kamis.
Sementara, lanjutnya, jumlah nelayan yang masih berada di sempadan pantai dan tinggal di hunian sementara (huntara) akibat eksekusi lahan tercatat lebih dari 80 KK.
"Jadi puluhan KK nelayan tersebut kini masuk daftar tunggu, untuk pembangunan rusunawa nelayan tahap berikutnya yang direncanakan pemerintah," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pembangunan dua tower rusunawa dengan kapasitas yang sama. Satu tower memiliki kapasitas 44 kamar dengan bentuk fisik tiga lantai.
"Kami sudah usulkan ke pemerintah pusat agar tahun depan kita dapat tambahan pembangunan rusunawa lagi," katanya.
Menurut dia, pada lahan pembangunan rusunawa nelayan saat ini sudah disiapkan sekitar 2,5 hektare untuk pembangunan tiga tower rusunawa serta telah dibebaskan lahan untuk akses jalan masuk utama dengan anggaran Rp2,5 miliar.
"Untuk mendapat kepastian terkait pembangunan lanjutan rusunawa nelayan, Bulan November saya sudah menghadap langsung ke Dirjen Perumahan, namun masih proses pembahasan dan belum ada keputusan," katanya.
Harapannya, pemerintah pusat bisa melihat kondisi warga yang tinggal di huntara akibat eksekusi lahan dan warga yang masih menempati tanah secara ilegal di Pondok Perasi.
"Jika nelayan sudah pindah ke rusunawa, huntara akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan fasilitas nelayan serta logistik siaga bencana. Jadi huntara tidak dibongkar," katanya menambahkan.
"Saat ini masih ada puluhan kepala keluarga (KK) yang masuk daftar tunggu tinggal di rusunawa. Rusunawa yang sudah siap dihuni sekarang hanya tersedia 44 kamar untuk 44 KK," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri, di Mataram, Kamis.
Sementara, lanjutnya, jumlah nelayan yang masih berada di sempadan pantai dan tinggal di hunian sementara (huntara) akibat eksekusi lahan tercatat lebih dari 80 KK.
"Jadi puluhan KK nelayan tersebut kini masuk daftar tunggu, untuk pembangunan rusunawa nelayan tahap berikutnya yang direncanakan pemerintah," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap pemerintah dapat segera merealisasikan pembangunan dua tower rusunawa dengan kapasitas yang sama. Satu tower memiliki kapasitas 44 kamar dengan bentuk fisik tiga lantai.
"Kami sudah usulkan ke pemerintah pusat agar tahun depan kita dapat tambahan pembangunan rusunawa lagi," katanya.
Menurut dia, pada lahan pembangunan rusunawa nelayan saat ini sudah disiapkan sekitar 2,5 hektare untuk pembangunan tiga tower rusunawa serta telah dibebaskan lahan untuk akses jalan masuk utama dengan anggaran Rp2,5 miliar.
"Untuk mendapat kepastian terkait pembangunan lanjutan rusunawa nelayan, Bulan November saya sudah menghadap langsung ke Dirjen Perumahan, namun masih proses pembahasan dan belum ada keputusan," katanya.
Harapannya, pemerintah pusat bisa melihat kondisi warga yang tinggal di huntara akibat eksekusi lahan dan warga yang masih menempati tanah secara ilegal di Pondok Perasi.
"Jika nelayan sudah pindah ke rusunawa, huntara akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan fasilitas nelayan serta logistik siaga bencana. Jadi huntara tidak dibongkar," katanya menambahkan.