Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengedepankan konsep pentaheliks atau bersinergi dengan lintassektor untuk menciptakan berbagai inovasi, guna menghapus ketimpangan gender, terlebih bagi perempuan penyandang disabilitas.
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudhistira dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertema "Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya," yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin mengatakan berdasarkan global gender gap report 2021, Indonesia memang berada di peringkat 101 dari 156 negara.
Hal tersebut, katanya, menjadi catatan bagi seluruh pemangku kebijakan, untuk lebih melibatkan perempuan dan laki-laki secara adil dan setara di berbagai sektor.
Menurut Angkie, walaupun kebijakan sudah digulirkan, implementasinya menjadi tantangan. Hal tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya untuk laki-laki, namun juga perempuan.
Pemerintah sendiri, katanya, melaksanakan konsep pentaheliks dengan mengedepankan komunikasi yang menyinergikan lintas sektor. Karena itu, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi juga swasta, lembaga dan kelompok masyarakat untuk memunculkan berbagai inovasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara perempuan dan laki-laki.
"Tapi kalau kita bicara tentang tumpang tindih antara perempuan, apalagi perempuan dengan berkebutuhan khusus, ini jauh banget, karena mengalami diskriminasi yang sangat berlapis. Sudah perempuan, terus disabilitas juga," kata dia.
Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, yang mengamanahkan pembangunan juga harus terus melibatkan disabilitas sebagai kelompok rentan, pemerintah kemudian menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian sebagai lembaga teknis, lalu juga pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang memberikan perhatian kepada perempuan dan juga kelompok rentan, serta mewujudkan kebijakan-kebijakan yang juga mengacu kepada kelompok rentan, dan sebagai kaum perempuan.
"Nah untuk konkretnya ini pun juga implementasi di lapangan. Ini tantangan, tapi itu mengapa kita harus sinergi satu sama lain, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga pelaku-pelaku lainnya, seperti pemerintah, tidak hanya pemerintah, tapi swasta, terus masyarakat, lembaga inilah sinergi kita sebagai bentuk konkret untuk bersama-sama," kata dia.
Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudhistira dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertema "Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya," yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin mengatakan berdasarkan global gender gap report 2021, Indonesia memang berada di peringkat 101 dari 156 negara.
Hal tersebut, katanya, menjadi catatan bagi seluruh pemangku kebijakan, untuk lebih melibatkan perempuan dan laki-laki secara adil dan setara di berbagai sektor.
Menurut Angkie, walaupun kebijakan sudah digulirkan, implementasinya menjadi tantangan. Hal tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya untuk laki-laki, namun juga perempuan.
Pemerintah sendiri, katanya, melaksanakan konsep pentaheliks dengan mengedepankan komunikasi yang menyinergikan lintas sektor. Karena itu, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi juga swasta, lembaga dan kelompok masyarakat untuk memunculkan berbagai inovasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara perempuan dan laki-laki.
"Tapi kalau kita bicara tentang tumpang tindih antara perempuan, apalagi perempuan dengan berkebutuhan khusus, ini jauh banget, karena mengalami diskriminasi yang sangat berlapis. Sudah perempuan, terus disabilitas juga," kata dia.
Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, yang mengamanahkan pembangunan juga harus terus melibatkan disabilitas sebagai kelompok rentan, pemerintah kemudian menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian sebagai lembaga teknis, lalu juga pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang memberikan perhatian kepada perempuan dan juga kelompok rentan, serta mewujudkan kebijakan-kebijakan yang juga mengacu kepada kelompok rentan, dan sebagai kaum perempuan.
"Nah untuk konkretnya ini pun juga implementasi di lapangan. Ini tantangan, tapi itu mengapa kita harus sinergi satu sama lain, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga pelaku-pelaku lainnya, seperti pemerintah, tidak hanya pemerintah, tapi swasta, terus masyarakat, lembaga inilah sinergi kita sebagai bentuk konkret untuk bersama-sama," kata dia.