Mataram (ANTARA) - Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Hadrian Irfani menepis rumor atau desas-desus yang beredar bahwa ada upaya mengudeta Muhaimin Iskandar dari kursi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.
Lalu Hadrian di Mataram, Jumat, menegaskan bahwa seluruh kader PKB di seluruh Indonesia, termasuk di NTB, tetap solid dan satu komando dalam barisan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar.
"Saya tegaskan itu semuanya hoaks. Yang jelas kami 34 provinsi di Indonesia dan seluruh DPC se-Indonesia solid untuk tetap satu komando kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar," ujarnya.
Ia mengatakan adanya rumor gonjang-ganjing perebutan Ketua Umum PKB dari Muhaimin Iskandar itu semuanya tidak benar dan tidak ada sama sekali seperti itu. Kalau pun ada isu seperti itu, menurutnya, merupakan hal yang biasa dalam dunia politik.
Namun demikian, pihaknya menduga isu kudeta Ketua Umum PKB ini sengaja dimainkan karena banyak yang iri melihat hasil dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan PKB berada di posisi ketiga setelah PDIP dan Gerindra.
"Jadi, biasa mereka iri melihat survei PKB di lembaga survei ada di peringkat tiga. Dan sekarang ada orang yang terganggu dengan kondisi ini sehingga sengaja mengembuskan," kata Hadrian Irfani.
Disinggung siapa di balik rumor tersebut apakah dari internal PKB atau eksternal, Ketua Komisi V DPRD NTB ini mengungkapkan DPP PKB sudah mengetahui siapa pihak-pihak di balik rumor tersebut.
"Dari hasil penelusuran sudah terdeteksi siapa yang bergerak. Dan itu hanya sebuah gerakan," terangnya.
Hadrian menambahkan sebagai kader di daerah saat ini pihaknya tidak terpengaruh dengan rumor seperti itu karena saat ini seluruh kader di daerah, termasuk NTB, tengah fokus persiapan Pemilu 2024, bagaimana PKB bisa menang dan mengantarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden.
"Saat ini kami tetap bekerja dalam meningkatkan elektabilitas PKB dan memenangkan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden," katanya.
Poster dan spanduk Muhaimin Iskandar berisi pesan kesiapannya maju dalam Pilpres 2024 saat ini banyak dipasang di sejumlah daerah, terutama di basis-basis PKB, seperti di Jawa Tdengah dan Jawa Timur.
Lalu Hadrian di Mataram, Jumat, menegaskan bahwa seluruh kader PKB di seluruh Indonesia, termasuk di NTB, tetap solid dan satu komando dalam barisan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar.
"Saya tegaskan itu semuanya hoaks. Yang jelas kami 34 provinsi di Indonesia dan seluruh DPC se-Indonesia solid untuk tetap satu komando kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar," ujarnya.
Ia mengatakan adanya rumor gonjang-ganjing perebutan Ketua Umum PKB dari Muhaimin Iskandar itu semuanya tidak benar dan tidak ada sama sekali seperti itu. Kalau pun ada isu seperti itu, menurutnya, merupakan hal yang biasa dalam dunia politik.
Namun demikian, pihaknya menduga isu kudeta Ketua Umum PKB ini sengaja dimainkan karena banyak yang iri melihat hasil dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan PKB berada di posisi ketiga setelah PDIP dan Gerindra.
"Jadi, biasa mereka iri melihat survei PKB di lembaga survei ada di peringkat tiga. Dan sekarang ada orang yang terganggu dengan kondisi ini sehingga sengaja mengembuskan," kata Hadrian Irfani.
Disinggung siapa di balik rumor tersebut apakah dari internal PKB atau eksternal, Ketua Komisi V DPRD NTB ini mengungkapkan DPP PKB sudah mengetahui siapa pihak-pihak di balik rumor tersebut.
"Dari hasil penelusuran sudah terdeteksi siapa yang bergerak. Dan itu hanya sebuah gerakan," terangnya.
Hadrian menambahkan sebagai kader di daerah saat ini pihaknya tidak terpengaruh dengan rumor seperti itu karena saat ini seluruh kader di daerah, termasuk NTB, tengah fokus persiapan Pemilu 2024, bagaimana PKB bisa menang dan mengantarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden.
"Saat ini kami tetap bekerja dalam meningkatkan elektabilitas PKB dan memenangkan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden," katanya.
Poster dan spanduk Muhaimin Iskandar berisi pesan kesiapannya maju dalam Pilpres 2024 saat ini banyak dipasang di sejumlah daerah, terutama di basis-basis PKB, seperti di Jawa Tdengah dan Jawa Timur.