Jakarta (ANTARA) - Ketua Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia, Mira Tayyiba, mengatakan bahwa kelompok kerja tersebut berkomitmen untuk memajukan pembahasan ekonomi digital secara lintas sektor demi mewujudkan transformasi ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

“Inklusif berarti bahwa akses infrastruktur digital tersedia untuk semua orang dan ruang digital dapat digunakan dengan aman dan produktif,” kata Mira dalam acara "B20-G20 Dialogue: Digitalization Task Force" yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Kamis (7/7) malam.

Ia menambahkan bahwa pemberdayaan berarti transformasi digital mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan, dengan mengembangkan keterampilan dan literasi digital. Kemudian berkelanjutan berarti transformasi digital sejalan tujuan pembangunan berkelanjutan.

DEWG, menurut Mira, mengadvokasi konektivitas digital yang berpusat pada masyarakat. DEWG menggarisbawahi pentingnya konektivitas tangguh berdasarkan ketersediaan dan keterjangkauan akses, kesiapan infrastruktur, serta penggunaan konektivitas digital yang bertanggung jawab dan bermakna.

Baca juga: Kementerian Investasi siap pertemuan kedua TIIWG G20
Baca juga: Bali siap berikan dukungan maksimal sukseskan KTT G20

“Semua ini untuk mewujudkan semua merangkul layanan publik digital mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mempercepat pemulihan pasca COVID-19,” ujarnya.

DEWG juga mendorong kerja sama antar-pelaku inovasi seperti perusahaan rintisan (startup), modal ventura (venture capital), korporasi, dan pemerintah untuk mendukung inovasi digital serta bekerja sama dengan industri untuk showcase terkait transformasi teknologi digital.

“Kedua inisiatif itu masing-masing diselenggarakan sebagai bagan dari Digital Innovative Network yang akan diluncurkan pada September dan pameran transformasi digital pada November,” kata Mira.

Menyadari bahwa digitalisasi bersifat lintas-sektoral, Mira mengatakan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, termasuk pihak akademisi, bisnis, dan pemerintah, perlu dipraktikkan lebih jauh lagi. “Saya yakin bentuk kolaborasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang adil dan praktis serta menciptakan ruang kebijakan yang lebih baik di sektor digital,” katanya.