Sumbawa Besar, NTB, 17/12 (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat H M Zainul Majdi membebaskan biaya pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi di Kabupaten Sumbawa selama satu setengah bulan sambil menunggu pola tarif pelayanan resmi.
"Bagi siapapun yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi di Sumbawa, bebas biaya. Pembebasan biaya pengobatan selama satu setengah bulan," katanya pada acara "Soft Opening" (RSUD) Provinsi di Sumbawa, Sabtu.
Ia mengatakan, pembangunan RSUD Provinsi di Sumbawa sebagai rumah sakit rujukan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan pembangunan di NTB dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Provinsi di Sumbawa masih terdapat kekurangan, namun kekurangan tersebut akan dilengkapi secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Zainul Majdi meminta kepada Dinas Kesehatan NTB dan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB untuk memperhatikan pemanfaatan sarana rumah sakit rujukan tersebut oleh masyrakat di Pulau Sumbawa.
"Saat ini RSUD Provinsi di Sumbawa baru 'soft opening'. Masih ada tahapan panjang untuk mewujudkan tahapan yang lebih baik. Untuk itu, saya minta Dinas Kesehatan dan pihak RSUP NTB memperhatikan dulu pemanfaatan rumah sakit di Sumbawa ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB H Rosyadi Sayuti, menyebutkan, RSUD Provinsi di Sumbawa itu berlokasi di Kilometer 5 jalan jurusan Sumbawa-Bima, yang dibangun pada lahan seluas 6,5 hektare.
Pembangunan gedung fisik rumah sakit itu, baru 45 persen, sehingga masih terus dibangun pada 2012 hingga tahun berikutnya.
RSUD Provinsi di Sumbawa itu bertipe B yang tentunya harus dilengkapi sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai, karena berdampak pada mutu, jenis dan cakupan pelayanan.
Sesuai rencana, kata dia, layanan rawat inap di rumah sakit itu berkapasitas 363 unit tempat tidur, terdiri dari 28 unit di ruang perawatan VIP, 47 unit ruang perawatan klas I, 93 unit ruang klas II dan 138 unit ruang klas III serta 57 unit ruang observasi.
"Pelayanan kesehatannya juga baru sebatas rawat jalan, yang mencakup layanan poli umum, kebidanan dan kandungan, poli kesehatan anak, poli gigi, dan pelayanan penunjang medik lainnya seperti laboratorium, rontgen, dan fasilitas lainnya," ujarnya.
Rosyadi juga menyebutkan, anggaran pembangunan RSUD Provinsi di Sumbawa itu dialokasikan secara bertahap sejak 2009, yang diawali dengan dukungan dana APBN 2009 dari pos anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp45 miliar, dan APBD Provinsi NTB sebesar Rp2 miliar, serta APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp5 miliar.
Mulai 2010, pembangunan rumah sakit itu hanya didukung dana APBD Provinsi NTB yang dialokasikan sebesar Rp8 miliar, kemudian aloaksi APBD NTB 2011 sebesar Rp15 miliar, serta dukungan dana sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari sebagian dana pemberdayaan masyarakat atau Corporate Social Responsibilty (CSR) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
"Total dana yang terserap untuk pembangunan rumah sakit rujukan milik Pemprov NTB di Pulau Sumbawa itu, sudah mencaoai Rp80 miliar, dari total dana yang dibutuhkan sesuai "Detail Engineering Design (DED)" yang mencapai Rp183,2 miliar lebih, sehingga masih kekurangan Rp103,2 miliar lebih," katanya. (*)
"Bagi siapapun yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi di Sumbawa, bebas biaya. Pembebasan biaya pengobatan selama satu setengah bulan," katanya pada acara "Soft Opening" (RSUD) Provinsi di Sumbawa, Sabtu.
Ia mengatakan, pembangunan RSUD Provinsi di Sumbawa sebagai rumah sakit rujukan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan tujuan pembangunan di NTB dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Provinsi di Sumbawa masih terdapat kekurangan, namun kekurangan tersebut akan dilengkapi secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Zainul Majdi meminta kepada Dinas Kesehatan NTB dan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB untuk memperhatikan pemanfaatan sarana rumah sakit rujukan tersebut oleh masyrakat di Pulau Sumbawa.
"Saat ini RSUD Provinsi di Sumbawa baru 'soft opening'. Masih ada tahapan panjang untuk mewujudkan tahapan yang lebih baik. Untuk itu, saya minta Dinas Kesehatan dan pihak RSUP NTB memperhatikan dulu pemanfaatan rumah sakit di Sumbawa ini," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB H Rosyadi Sayuti, menyebutkan, RSUD Provinsi di Sumbawa itu berlokasi di Kilometer 5 jalan jurusan Sumbawa-Bima, yang dibangun pada lahan seluas 6,5 hektare.
Pembangunan gedung fisik rumah sakit itu, baru 45 persen, sehingga masih terus dibangun pada 2012 hingga tahun berikutnya.
RSUD Provinsi di Sumbawa itu bertipe B yang tentunya harus dilengkapi sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai, karena berdampak pada mutu, jenis dan cakupan pelayanan.
Sesuai rencana, kata dia, layanan rawat inap di rumah sakit itu berkapasitas 363 unit tempat tidur, terdiri dari 28 unit di ruang perawatan VIP, 47 unit ruang perawatan klas I, 93 unit ruang klas II dan 138 unit ruang klas III serta 57 unit ruang observasi.
"Pelayanan kesehatannya juga baru sebatas rawat jalan, yang mencakup layanan poli umum, kebidanan dan kandungan, poli kesehatan anak, poli gigi, dan pelayanan penunjang medik lainnya seperti laboratorium, rontgen, dan fasilitas lainnya," ujarnya.
Rosyadi juga menyebutkan, anggaran pembangunan RSUD Provinsi di Sumbawa itu dialokasikan secara bertahap sejak 2009, yang diawali dengan dukungan dana APBN 2009 dari pos anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp45 miliar, dan APBD Provinsi NTB sebesar Rp2 miliar, serta APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp5 miliar.
Mulai 2010, pembangunan rumah sakit itu hanya didukung dana APBD Provinsi NTB yang dialokasikan sebesar Rp8 miliar, kemudian aloaksi APBD NTB 2011 sebesar Rp15 miliar, serta dukungan dana sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari sebagian dana pemberdayaan masyarakat atau Corporate Social Responsibilty (CSR) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
"Total dana yang terserap untuk pembangunan rumah sakit rujukan milik Pemprov NTB di Pulau Sumbawa itu, sudah mencaoai Rp80 miliar, dari total dana yang dibutuhkan sesuai "Detail Engineering Design (DED)" yang mencapai Rp183,2 miliar lebih, sehingga masih kekurangan Rp103,2 miliar lebih," katanya. (*)