Mataram (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan mekanisme swakelola tipe 1 untuk program proyek pembangunan gedung dan ruangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAK) Tahun Anggaran 2022 mengoptimalkan peran pengusaha lokal.
Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan, mengatakan sistem swakelola tipe 1 itu diterapkan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional DAK.
"Kenapa tidak tender dan kenapa gunakan sistem swakelola, itulah dasar hukumnya. Alasan Dikbud pakai sistem ini ingin perkuat pengusaha lokal dan pekerja lokal. Kalau pakai sistem tender, maka pengusaha luar masuk, dan sistem tidak bisa melarang itu," kata Ihwan di Mataram, Senin.
Ia mengaku, bahwa sistem swakelola tipe 1 ini baru pertama kali diterapkan seluruh Indonesia. Namun, jika sistem ini nantinya dinilai sukses dalam memberdayakan pengusaha lokal, maka tidak tertutup kemungkinan akan terus berkelanjutan bahkan alokasi anggaran DAK bisa meningkat.
"Yang utama kita putuskan menggunakan sistem karena juga sejalan dengan semangat Pemprov NTB dalam pemberdayaan UMKM lokal," ujarnya.
Menurutnya, pengalaman sistem tender telah memberikan banyak pelajaran bagi pihaknya. Alasannya, kontraktor luar itu banyak menyisakan masalah seperti, tukang yang tidak dibayar oleh kontraktor dan sekolah yang disegel.
"Tapi, kalau swakelola ini pembayarannya langsung ke pekerja," ucap Ihwan.
Lebih lanjut, dijelaskan Ihwan, bahwa soal teknis pelaksanaan sistem swakelola tipe 1 ini, calon supplier atau calon pekerja akan melakukan pendaftaran lewat sekolah yang bersangkutan, kemudian daftar-nya akan diteruskan ke pihak PPK Dikbud NTB untuk diseleksi yang memenuhi syarat atau tidak.
"Mereka harus melampirkan pengalaman kerja, melampirkan tempat usaha, dan syarat-syarat lainnya. Nanti PPK kemudian di rangking berdasarkan indikator, di bobot dan siapa yang paling tinggi itulah yang akan ditunjuk oleh PPK," terang Mantan Kepala Stiepark Banyu Mulek Lombok Barat itu.
Menurut dia, semua pengusaha lokal bisa ikut berpartisipasi untuk mendaftar sebagai calon supplier. Karena pengumuman dilakukan secara terbuka. Terlebih, Dikbud setempat telah memberikan arahan pada pihak sekolah, agar tidak boleh membatasi orang mau daftar.
"Kamu akan turun cek dan lakukan monitoring ke sekolah. Kalau ada yang tidak mau menerima rekanan yang beralamat di wilayah tempat tinggal sekolah. Maka, silahkan laporkan ke kami," tegas Ihwan.
Ihwan menegaskan sampai dengan saat ini proses masih pada tahap pendaftaran, belum sampai memutuskan supplier mana saja yang dilibatkan dalam pekerjaan DAK tersebut. Direncanakan proyek DAK fisik senilai Rp153 miliar tersebut akan mulai dikerjakan nanti pada pertengahan Agustus sampai Desember 2022.
Ia menambahkan, bahwa dari total anggaran DAK fisik pendidikan itu, alokasi anggaran Bidang Pendidikan SMK, tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni jumlahnya sekitar Rp98 miliar yang terdiri dari pekerjaan fisik sekitar Rp54 miliar dan untuk pengadaan peralatan sekitar Rp40 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Khairul Ikhwan, mengatakan sistem swakelola tipe 1 itu diterapkan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Operasional DAK.
"Kenapa tidak tender dan kenapa gunakan sistem swakelola, itulah dasar hukumnya. Alasan Dikbud pakai sistem ini ingin perkuat pengusaha lokal dan pekerja lokal. Kalau pakai sistem tender, maka pengusaha luar masuk, dan sistem tidak bisa melarang itu," kata Ihwan di Mataram, Senin.
Ia mengaku, bahwa sistem swakelola tipe 1 ini baru pertama kali diterapkan seluruh Indonesia. Namun, jika sistem ini nantinya dinilai sukses dalam memberdayakan pengusaha lokal, maka tidak tertutup kemungkinan akan terus berkelanjutan bahkan alokasi anggaran DAK bisa meningkat.
"Yang utama kita putuskan menggunakan sistem karena juga sejalan dengan semangat Pemprov NTB dalam pemberdayaan UMKM lokal," ujarnya.
Menurutnya, pengalaman sistem tender telah memberikan banyak pelajaran bagi pihaknya. Alasannya, kontraktor luar itu banyak menyisakan masalah seperti, tukang yang tidak dibayar oleh kontraktor dan sekolah yang disegel.
"Tapi, kalau swakelola ini pembayarannya langsung ke pekerja," ucap Ihwan.
Lebih lanjut, dijelaskan Ihwan, bahwa soal teknis pelaksanaan sistem swakelola tipe 1 ini, calon supplier atau calon pekerja akan melakukan pendaftaran lewat sekolah yang bersangkutan, kemudian daftar-nya akan diteruskan ke pihak PPK Dikbud NTB untuk diseleksi yang memenuhi syarat atau tidak.
"Mereka harus melampirkan pengalaman kerja, melampirkan tempat usaha, dan syarat-syarat lainnya. Nanti PPK kemudian di rangking berdasarkan indikator, di bobot dan siapa yang paling tinggi itulah yang akan ditunjuk oleh PPK," terang Mantan Kepala Stiepark Banyu Mulek Lombok Barat itu.
Menurut dia, semua pengusaha lokal bisa ikut berpartisipasi untuk mendaftar sebagai calon supplier. Karena pengumuman dilakukan secara terbuka. Terlebih, Dikbud setempat telah memberikan arahan pada pihak sekolah, agar tidak boleh membatasi orang mau daftar.
"Kamu akan turun cek dan lakukan monitoring ke sekolah. Kalau ada yang tidak mau menerima rekanan yang beralamat di wilayah tempat tinggal sekolah. Maka, silahkan laporkan ke kami," tegas Ihwan.
Ihwan menegaskan sampai dengan saat ini proses masih pada tahap pendaftaran, belum sampai memutuskan supplier mana saja yang dilibatkan dalam pekerjaan DAK tersebut. Direncanakan proyek DAK fisik senilai Rp153 miliar tersebut akan mulai dikerjakan nanti pada pertengahan Agustus sampai Desember 2022.
Ia menambahkan, bahwa dari total anggaran DAK fisik pendidikan itu, alokasi anggaran Bidang Pendidikan SMK, tahun ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni jumlahnya sekitar Rp98 miliar yang terdiri dari pekerjaan fisik sekitar Rp54 miliar dan untuk pengadaan peralatan sekitar Rp40 miliar.