Proyek fisik DAK 2024 di Dikbud NTB belum tuntas, Legislator: Harus diusut

id DPRD NTB,DAK Fisik Dikbud NTB 2024,Pemprov NTB,legislator,diusut

Proyek fisik DAK 2024 di Dikbud NTB belum tuntas, Legislator: Harus diusut

Proyek fisik SMAN 2 Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru terpasang tembok-nya. (ANTARA/Muhammad Aminurlah).

Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Muhammad Aminurlah menyoroti terlambatnya proyek fisik dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tahun 2024 yang kini belum juga tuntas dikerjakan.

"Proyek dari DAK ini sudah molor sekali. Keterlaluan. Pihak berwajib harus turun tangan. Harus diusut. Kok dunia pendidikan di NTB seperti ini," kata Aminurlah di Mataram, Jumat.

Ia melihat banyak proyek yang mulai dikerjakan tahun 2024 tak kunjung rampung. Ia mencontohkan proyek fisik SMAN 2 Bolo, Kabupaten Bima, yang baru terpasang tembok-nya. Padahal, SMAN 2 Bolo mendapat DAK fisik lebih dari Rp2 miliar. Dengan rincian, untuk rehabilitasi ruang kelas Rp817 juta lebih, ruang laboratorium Biologi Rp272 juta lebih.

"Pembangunan RKB Rp1,2 miliar lebih, ruang laboratorium komputer Rp276 juta lebih ruang bimbingan konseling Rp125 juta lebih dan ruang OSIS Rp197 juta lebih," bebernya.

Baca juga: Polisi tunggu penelitian berkas perkara OTT Kabid Dikbud NTB

Haji Maman sapaan akrab Muhammad Aminurlah mengatakan, proyek bangunan dua lantai sudah di adendum. Informasi yang ia terima bahwa adendum sudah dilakukan dua kali.

"Kasus di SMAN 2 Bolo inikan memalukan, kalau begini," ketus Haji Maman.

Oleh karena itu, menurut dia, carut marut proyek DAK ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH) di wilayah itu.

"Bayangkan, hingga saat ini baru naik batu bata-nya (tembok, red). Kalau memang pekerjaan fisik-nya seperti ini, harus diusut persoalan DAK ini," tegas politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu ini.

Baca juga: Kejaksaan telusuri indikasi pidana pengelolaan DAK Dikbud NTB 2024

Maman mendesak APH mengusut indikasi tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek DAK. Mulai dari dugaan setoran fee kepada oknum pejabat Dinas Dikbud NTB, permainan penentuan perusahaan pemenang, kualitas bangunan.

"Maka perlu APH mengusut peran Kadis, Kabid, PPK yang berkaitan dengan proyek DAK ini," ucap Maman.

Pengerjaan bangunan SMAN 2 Bolo, menurutnya, hanya salah satu contoh carut marut proyek DAK. Pengerjaan di sekolah lain juga memiliki masalah yang sama.

Baca juga: Kejaksaan tunggu hasil Polresta Mataram terkait korupsi DAK Dikbud NTB

Berdasarkan pantauannya di lapangan, ia menemukan sekolah lain yang belum rampung pengerjaan-nya.

"Miris saya lihat pengerjaan proyek DAK ini. Kasihan dunia pendidikan," tegasnya.

Maman juga meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatensi masalah proyek DAK fisik Dinas Dikbud NTB ini. Jika tidak disikapi segara, dia khawatir masalah akan berlarut-larut dan berimbas pada kualitas bangunan.

"Pak Gubernur harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Proyek DAK ini akan menjadi catatan buruk bagi NTB," katanya.

Baca juga: Pj Gubernur NTB evaluasi Kadisbud terkait OTT korupsi DAK

notification icon
Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com