Mataram (ANTARA) - Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong agar pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022 oleh Badan Anggaran (Banggar) tidak dilakukan secara umum hanya pada angka gelondongan saja.
"Kami berharap agar tidak dibahas secara gelondongan akan tetapi harus dibahas secara lebih mendetail dan lebih terinci agar ketika ditanya oleh masyarakat terkait anggaran, semua anggota dewan itu bisa menjawabnya dengan baik," ujar Anggota DPRD NTB, Najamuddin Mustafa di Mataram, Selasa.
Anggota Komisi I DPRD NTB ini, mengatakan waktu 14 hari yang disediakan sebagai ruang untuk melakukan pembahasan anggaran APBD Perubahan ini sangat memungkinkan untuk melahirkan APBD Perubahan yang lebih berkualitas dan detail.
"Sangat memungkinkan untuk dibahas secara lebih detail dan terperinci sehingga bisa lebih banyak ruang untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat yang dititip oleh masyarakat melalui reses dewan," ucap Najamuddin Mustafa.
Selain itu, pembahasan secara lebih detail dan terperinci itu sebagai salah satu bentuk penajaman RPJMD yang sudah ditetapkan.
"Ketika ada program yang tidak sesuai dengan RPJMD, maka Banggar harus berani mencoret dan mengembalikan RAPBD yang diajukan tersebut," cetusnya.
Pihaknya berharap agar Banggar DPRD dapat merubah kebiasaan pembahasan anggaran ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
"Jangan terus ditetapkan kemudian naik ke persidangan. Harus lebih detail, terperinci dan dikritisi bila perlu libatkan pembahasan di seluruh komisi yang ada sebelum APBD tersebut ditetapkan," harapnya.
Sementara itu anggota DPRD NTB lainnya, A Rauf Wahab, mengungkapkan dirinya pada saat pembahasan jadwal di Badan Musyawarah (Banmus) berharap agar Rancangan APBD Perubahan tersebut didahulukan untuk dibahas di rapat komisi.
"Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penajaman terhadap hal-hal apa saja yang pernah dibicarakan pada tingkat Komisi. Selain itu manfaatnya juga sebagai alat mengecek program-program apa saja yang telah mengalami progres kemajuan dan mana yang belum mengalami kemajuan. Sebab tugas dan tanggungjawab pengawasan itu sebetulnya ada pada tingkat Komisi. Sehingga sangat penting untuk melakukan penajaman terlebih dahulu pada tingkat Komisi," katanya.
Menurutnya, pentingnya melakukan penajaman ditingkat komisi itu agar semua anggota dewan dapat memahami postur APBD tersebut dan dapat sama-sama menyampaikan apa yang menjadi harapan konstituen atau masyarakat yang diwakili.
"Sehingga kita semua bisa betul-betul dapat melakukan pengawalan dan penajaman APBD agar dapat betul-betul terealisasi dengan baik. Apalagi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi itu menuntut adanya dukungan dari komisi sementara di satu sisi Banggar tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh mitra komisi sehingga terkadang anggarannya dicoret atau dialihkan," kata pria yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB ini.
Oleh karena itu, pihaknya berharap sebelum adanya penetapan APBD Perubahan, ada jadwal pembahasan anggaran dengan Komisi.
"Itu yang sangat kita harapkan agar minggu depannya ada pembahasan dengan Komisi sebelum APBD itu ditetapkan," harapnya.
Sementara itu anggota Banggar DPRD NTB, Raihan Anwar, mengungkapkan rapat Banggar yang digelar Senin 22 Agustus 2022 berlangsung alot.
"Jadi, ada pembahasan yang berlangsung tanpa ada kesepakatan apapun. Atau tidak ada hal-hal yang disepakati. Seperti adanya ide untuk melakukan adendum kontrak terhadap kegiatan yang sudah dikerjakan. Sementara ada usulan anggota Dewan untuk melakukan pembayaran terhadap program-program yang sudah dikerjakan. Apakah harus diselesaikan mengikuti pendapatan atau seperti apa," terangnya.
Sementara, lanjutnya, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa dipastikan dapat memenuhi target.
"Sampai dengan bulan ini realisasi PAD itu masih sangat rendah atau masih di bawah 50 persen atau masih sekitar 44 persen. Jadi kalau diproyeksikan sampai dengan Desember mendatang kemungkinan realisasi PAD tidak bisa terealisasi sesuai target atau sampai di atas 90 persen atau.maksimal sampai dengan 90 persen," katanya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan ini juga, menurutnya, ada peningkatan belanja sekitar Rp156 miliar.
"Ada belanja baru dan ada juga belanja lama yang sebelumnya tidak ada anggarannya," katanya.
"Kami berharap agar tidak dibahas secara gelondongan akan tetapi harus dibahas secara lebih mendetail dan lebih terinci agar ketika ditanya oleh masyarakat terkait anggaran, semua anggota dewan itu bisa menjawabnya dengan baik," ujar Anggota DPRD NTB, Najamuddin Mustafa di Mataram, Selasa.
Anggota Komisi I DPRD NTB ini, mengatakan waktu 14 hari yang disediakan sebagai ruang untuk melakukan pembahasan anggaran APBD Perubahan ini sangat memungkinkan untuk melahirkan APBD Perubahan yang lebih berkualitas dan detail.
"Sangat memungkinkan untuk dibahas secara lebih detail dan terperinci sehingga bisa lebih banyak ruang untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat yang dititip oleh masyarakat melalui reses dewan," ucap Najamuddin Mustafa.
Selain itu, pembahasan secara lebih detail dan terperinci itu sebagai salah satu bentuk penajaman RPJMD yang sudah ditetapkan.
"Ketika ada program yang tidak sesuai dengan RPJMD, maka Banggar harus berani mencoret dan mengembalikan RAPBD yang diajukan tersebut," cetusnya.
Pihaknya berharap agar Banggar DPRD dapat merubah kebiasaan pembahasan anggaran ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
"Jangan terus ditetapkan kemudian naik ke persidangan. Harus lebih detail, terperinci dan dikritisi bila perlu libatkan pembahasan di seluruh komisi yang ada sebelum APBD tersebut ditetapkan," harapnya.
Sementara itu anggota DPRD NTB lainnya, A Rauf Wahab, mengungkapkan dirinya pada saat pembahasan jadwal di Badan Musyawarah (Banmus) berharap agar Rancangan APBD Perubahan tersebut didahulukan untuk dibahas di rapat komisi.
"Hal tersebut sebagai salah satu bentuk penajaman terhadap hal-hal apa saja yang pernah dibicarakan pada tingkat Komisi. Selain itu manfaatnya juga sebagai alat mengecek program-program apa saja yang telah mengalami progres kemajuan dan mana yang belum mengalami kemajuan. Sebab tugas dan tanggungjawab pengawasan itu sebetulnya ada pada tingkat Komisi. Sehingga sangat penting untuk melakukan penajaman terlebih dahulu pada tingkat Komisi," katanya.
Menurutnya, pentingnya melakukan penajaman ditingkat komisi itu agar semua anggota dewan dapat memahami postur APBD tersebut dan dapat sama-sama menyampaikan apa yang menjadi harapan konstituen atau masyarakat yang diwakili.
"Sehingga kita semua bisa betul-betul dapat melakukan pengawalan dan penajaman APBD agar dapat betul-betul terealisasi dengan baik. Apalagi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra komisi itu menuntut adanya dukungan dari komisi sementara di satu sisi Banggar tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh mitra komisi sehingga terkadang anggarannya dicoret atau dialihkan," kata pria yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB ini.
Oleh karena itu, pihaknya berharap sebelum adanya penetapan APBD Perubahan, ada jadwal pembahasan anggaran dengan Komisi.
"Itu yang sangat kita harapkan agar minggu depannya ada pembahasan dengan Komisi sebelum APBD itu ditetapkan," harapnya.
Sementara itu anggota Banggar DPRD NTB, Raihan Anwar, mengungkapkan rapat Banggar yang digelar Senin 22 Agustus 2022 berlangsung alot.
"Jadi, ada pembahasan yang berlangsung tanpa ada kesepakatan apapun. Atau tidak ada hal-hal yang disepakati. Seperti adanya ide untuk melakukan adendum kontrak terhadap kegiatan yang sudah dikerjakan. Sementara ada usulan anggota Dewan untuk melakukan pembayaran terhadap program-program yang sudah dikerjakan. Apakah harus diselesaikan mengikuti pendapatan atau seperti apa," terangnya.
Sementara, lanjutnya, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa dipastikan dapat memenuhi target.
"Sampai dengan bulan ini realisasi PAD itu masih sangat rendah atau masih di bawah 50 persen atau masih sekitar 44 persen. Jadi kalau diproyeksikan sampai dengan Desember mendatang kemungkinan realisasi PAD tidak bisa terealisasi sesuai target atau sampai di atas 90 persen atau.maksimal sampai dengan 90 persen," katanya.
Dalam pembahasan APBD Perubahan ini juga, menurutnya, ada peningkatan belanja sekitar Rp156 miliar.
"Ada belanja baru dan ada juga belanja lama yang sebelumnya tidak ada anggarannya," katanya.