Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan berbagai bauran kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selama dua tahun terakhir berhasil menghindarkan Indonesia dari risiko stagflasi.
Dia menjelaskan berbagai kebijakan yang telah diterapkan selama dua tahun terakhir, meliputi, pengendalian penularan COVID-19 di dalam negeri, dan pemberian anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terhadap masyarakat ekonomi rentan.
Selain itu, dia melanjutkan pemberian bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian insentif pajak kepada para Wajib Pajak (WP), dan pemberian relaksasi restrukturisasi kredit kepada lembaga jasa keuangan.
"Karena kita gak mau isu kesehatan, kemudian menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan menjadi masalah sistem keuangan," kata Suahasil dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang di pantau secara daring di Jakarta, Senin.
Baca juga: Subsidi BBM Rp195,6 triliun berpotensi dibayarkan di 2023
Baca juga: KPK tetapkan mantan pejabat Kemenkeu tersangka suap dana perimbangan
Dia mengatakan berbagai kebijakan yang diterapkan itu, telah membuat perekonomian Indonesia terus bertumbuh, sehingga terhindar dari risiko stagflasi di tengah terjadinya kenaikan angka inflasi. "Indonesia tidak sedang stagflasi, karena mengalami pertumbuhan ekonomi. Stagflasi terjadi ketika perekonomian mengecil, atau pertumbuhannya negatif," kata Suahasil.
Tercatat, sebelumnya perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen secara year on year (yoy) pada tahun 2020, lalu, dapat tumbuh sebesar 3,69 persen yoy pada 2021, dan tumbuh sebesar 5,44 persen yoy pada triwulan-II tahun 2022 ini.
Saat ini, lanjut Suahazil, berbagai upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai target yang sebesar 5,2 persen yoy pada akhir tahun 2022. Sementara, terkait kenaikan inflasi, menurut dia, penyebab terbesarnya adalah adanya invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan terhambatnya rantai pasok kebutuhan pangan maupun energi di tingkat global. "Yang membuat inflasi naik tinggi karena adanya konflik geopolitik," kata Suahasil.
Namun, dia mengatakan para pemangku kepentingan juga sedang melakukan berbagai upaya untuk menekan angka inflasi domestik, sehingga dapat mencapai target yang di bawah 4 persen yoy pada akhir tahun 2022.