Mataram (ANTARA) - Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, kedatangan Ketua Umum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa memotivasi pemerintah daerah mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen tahun 2024.
"Kehadiran Ketum Dharma Pertiwi di tengah-tengah kita menjadi semangat dan motivasi kita untuk terus menggerakkan semua masyarakat dalam satu komitmen yakni menurunkan dan mencegah kasus balita kerdil," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Rabu.
Pernyataan itu dikemukakan di sela mendampingi Ketum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa melaksanakan kegiatan road show pencegahan dan penanganan stunting di Lapangan Sangkareang Kota Mataram.
Dikatakan, NTB terpilih menjadi lokasi road show karena menjadi salah satu dari tujuh provinsi dengan kasus balita kerdil tertinggi di Indonesia yakni sekitar 19 persen. Dari tujuh provinsi itu NTB berada urutan keempat.
"Tapi jumlah itu sudah turun signifikan jika dibandingkan tahun 2018, dengan jumlah kasus balita kerdil sebanyak 33 persen. Kita targetkan tahun 2024 bisa turun menjadi 14 persen," katanya.
Terkait dengan itu, Niken menilai, kegiatan yang diinisiasi oleh Dharma Pertiwi dengan menyasar unsur TNI dan masyarakat umum, dapat mempercepat capaian target tersebut. Pasalnya, melalui gerakan Dharma Pertiwi dan posyandu keluarga (posga), pencegahan dan penanganan balita kerdil bisa dilaksanakan dengan berbagai intervensi dari hulu hingga hilir.
"Kalau dari hulu dapat dilakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada remaja agar mereka bisa mengkonsumsi makanan bergizi sehingga bisa menjadi calon ibu yang sehat dan melahirkan anak sehat bebas stunting," katanya.
Baca juga: TP PKK Bali imbau pemberian ASI minimal enam bulan
Baca juga: PKK NTB mendorong penguatan ketahanan keluarga cegah narkoba
Selain itu, TP PKK NTB juga terus bergerak mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan pendataan balita kerdil by name by address agar bisa dipantau dan diintervensi secara maksimal. "Jika sudah ada data, petugas bisa fokus memantau tumbuh kembang dan kesehatan balita. Intinya data, basis data yang baik bisa mempercepat penanganan kasus balita kerdil," katanya.
"Kehadiran Ketum Dharma Pertiwi di tengah-tengah kita menjadi semangat dan motivasi kita untuk terus menggerakkan semua masyarakat dalam satu komitmen yakni menurunkan dan mencegah kasus balita kerdil," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Rabu.
Pernyataan itu dikemukakan di sela mendampingi Ketum Dharma Pertiwi Hetty Andika Perkasa melaksanakan kegiatan road show pencegahan dan penanganan stunting di Lapangan Sangkareang Kota Mataram.
Dikatakan, NTB terpilih menjadi lokasi road show karena menjadi salah satu dari tujuh provinsi dengan kasus balita kerdil tertinggi di Indonesia yakni sekitar 19 persen. Dari tujuh provinsi itu NTB berada urutan keempat.
"Tapi jumlah itu sudah turun signifikan jika dibandingkan tahun 2018, dengan jumlah kasus balita kerdil sebanyak 33 persen. Kita targetkan tahun 2024 bisa turun menjadi 14 persen," katanya.
Terkait dengan itu, Niken menilai, kegiatan yang diinisiasi oleh Dharma Pertiwi dengan menyasar unsur TNI dan masyarakat umum, dapat mempercepat capaian target tersebut. Pasalnya, melalui gerakan Dharma Pertiwi dan posyandu keluarga (posga), pencegahan dan penanganan balita kerdil bisa dilaksanakan dengan berbagai intervensi dari hulu hingga hilir.
"Kalau dari hulu dapat dilakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada remaja agar mereka bisa mengkonsumsi makanan bergizi sehingga bisa menjadi calon ibu yang sehat dan melahirkan anak sehat bebas stunting," katanya.
Baca juga: TP PKK Bali imbau pemberian ASI minimal enam bulan
Baca juga: PKK NTB mendorong penguatan ketahanan keluarga cegah narkoba
Selain itu, TP PKK NTB juga terus bergerak mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan pendataan balita kerdil by name by address agar bisa dipantau dan diintervensi secara maksimal. "Jika sudah ada data, petugas bisa fokus memantau tumbuh kembang dan kesehatan balita. Intinya data, basis data yang baik bisa mempercepat penanganan kasus balita kerdil," katanya.