Mataram (ANTARA) - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, siap membantu menurunkan angka stunting melalui 361 posyandu keluarga (posga) di kota ini.
"Jika secara nasional tahun 2023 penurunan kasus balita kerdil ditargetkan 14 persen, kita optimistis bisa di bawah 14 persen," kata Ketua TP PKK Kota Mataram Hj Kinnastri Mohan Roliskana di Mataram, Rabu.
Kinnastri mengaku optimistis karena berdasarkan hasil capaian pendataan kasus balita kerdil di Kota Mataram yang pada bulan Februari 2022 sebesar 24 persen turun menjadi menjadi 17,33 persen sesuai hasil kegiatan bulan penimbangan Agustus 2022.
"Karena itulah kami optimistis tahun 2023, angka stunting di Mataram bisa di bawah 14 persen," katanya.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya kini melakukan penguatan terhadap peran dari sekitar 1.600 kader se-Kota Mataram, untuk melakukan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan upaya pencegahan balita kerdil melalui program di posga.
TP PKK juga akan memperkuat keberadaan kader dengan membuat SK pada tingkat kecamatan, tidak hanya di kelurahan. Dengan demikian, kader yang sudah ada tidak mudah diganti meskipun terjadi pergantian kepala lingkungan.
"Yang terjadi di lapangan begitu kepala lingkungan diganti, kader juga diganti sehingga pembinaan kader kita mulai dari nol lagi. Jadi saya tidak mau itu terjadi lagi," katanya.
Di sisi lain, juga akan dilakukan perawatan dan pengadaan alat ukur yang terkoordinasi dengan dinas terkait. Misalnya dari Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), dan di kecamatan agar pengadaan tidak dobel.
"Kita khawatir peralatan banyak tapi tidak ada perawatan," katanya.
Selain itu, menurut istri Wali Kota Mataram ini, TP PKK akan menerapkan sistem digitalisasi data kegiatan di posga melalui program sistem informasi posyandu (SIP).
Dengan demikian, data balita yang ditimbang dan dipantau tumbuh kembang melalui posyandu bisa terdata secara maksimal serta memudahkan dalam penanganan.
"Kalau sudah ada data, kita bisa mudah melihat balita yang stunting dan rentan stunting sehingga kita lebih fokus melakukan intervensi," katanya.
Dia berharap melalui upaya-upaya itu, TP PKK Mataram bisa membantu pemerintah menurunkan angka balita kerdil sesuai dengan target yang ditetapkan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKK Mataram siap bantu penurunan kasus balita kerdil
"Jika secara nasional tahun 2023 penurunan kasus balita kerdil ditargetkan 14 persen, kita optimistis bisa di bawah 14 persen," kata Ketua TP PKK Kota Mataram Hj Kinnastri Mohan Roliskana di Mataram, Rabu.
Kinnastri mengaku optimistis karena berdasarkan hasil capaian pendataan kasus balita kerdil di Kota Mataram yang pada bulan Februari 2022 sebesar 24 persen turun menjadi menjadi 17,33 persen sesuai hasil kegiatan bulan penimbangan Agustus 2022.
"Karena itulah kami optimistis tahun 2023, angka stunting di Mataram bisa di bawah 14 persen," katanya.
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya kini melakukan penguatan terhadap peran dari sekitar 1.600 kader se-Kota Mataram, untuk melakukan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan upaya pencegahan balita kerdil melalui program di posga.
TP PKK juga akan memperkuat keberadaan kader dengan membuat SK pada tingkat kecamatan, tidak hanya di kelurahan. Dengan demikian, kader yang sudah ada tidak mudah diganti meskipun terjadi pergantian kepala lingkungan.
"Yang terjadi di lapangan begitu kepala lingkungan diganti, kader juga diganti sehingga pembinaan kader kita mulai dari nol lagi. Jadi saya tidak mau itu terjadi lagi," katanya.
Di sisi lain, juga akan dilakukan perawatan dan pengadaan alat ukur yang terkoordinasi dengan dinas terkait. Misalnya dari Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), dan di kecamatan agar pengadaan tidak dobel.
"Kita khawatir peralatan banyak tapi tidak ada perawatan," katanya.
Selain itu, menurut istri Wali Kota Mataram ini, TP PKK akan menerapkan sistem digitalisasi data kegiatan di posga melalui program sistem informasi posyandu (SIP).
Dengan demikian, data balita yang ditimbang dan dipantau tumbuh kembang melalui posyandu bisa terdata secara maksimal serta memudahkan dalam penanganan.
"Kalau sudah ada data, kita bisa mudah melihat balita yang stunting dan rentan stunting sehingga kita lebih fokus melakukan intervensi," katanya.
Dia berharap melalui upaya-upaya itu, TP PKK Mataram bisa membantu pemerintah menurunkan angka balita kerdil sesuai dengan target yang ditetapkan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKK Mataram siap bantu penurunan kasus balita kerdil