Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai anggaran Pemerintah untuk sektor pertahanan perlu dinaikkan demi meningkatkan kekuatan TNI dari ancaman-ancaman eksternal pertahanan. Menurut Utut, dalam gelar wicara "HUT TNI ke-77 adalah Kita, Sejarah, Kepeloporan, dan Desain Masa Depan TNI" di Kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta, Minggu, keberpihakan politis terhadap anggaran TNI saat ini belum maksimal.
"Berpolitik adalah soal keberpihakan. Jadi, keberpihakan kepada anggaran tentara ini masih belum menampakkan seperti apa yang diceritakan pada zaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri," kata Utut.
Memperkuat TNI merupakan keniscayaan, katanya, sehingga TNI harus kuat, disiplin, dan mendapat dukungan anggaran untuk terus memperkuat pertahanan nasional. "Kami ingin melihat TNI makin kuat," tambahnya.
Dia menyebutkan anggaran Pemerintah untuk sektor pertahanan senilai Rp134 triliun masih jauh dari cukup. Dia membandingkan dengan Singapura yang memiliki anggaran besar untuk sektor pertahanan. Namun demikian, menurutnya, anggaran untuk pertahanan di Indonesia idealnya dua sampai tiga kali lipat lebih besar dari anggaran saat ini. "Idealnya, paling tidak dibandingkan Singapura, idealnya kali dua atau kali tiga dari anggaran ini. Itu menurut saya," katanya.
Sementara itu, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna dalam acara tersebut menyoroti beberapa tantangan bagi TNI di masa depan. "Ada tiga hal yang perlu saya sampaikan untuk menghadapi tantangan zaman kini dan masa akan datang. Kita harus mempunyai strategi dan kebijakan nasional, bagaimana sumber daya manusianya dan masalah penyediaan alutsista (alat utama sistem persenjataan)," kata Agus.
Menurut Agus, kebijakan strategi pertahanan TNI harus menyesuaikan tantangan geopolitik, regional, dan global. "Kebijakan strategi pertahanan harus fokus pada tantangan dan ancaman perang saat ini, yaitu asymmetric war, cyber war, dan proxy war," imbuhnya.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito menambahkan TNI harus selalu menjadi garda terdepan bangsa ini dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan.
Baca juga: Kegiatan P20 dan peran parlemen atasi persoalan global
Baca juga: P20 jadi momentum kerja sama global
TNI juga harus selalu profesional dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Negara RI Tahun 1945, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. TNI juga tidak boleh jauh dari rakyat, tegasnya. "Artinya, TNI harus tetap manunggal dengan rakyat karena bersama rakyat TNI itu akan kuat. Sebetulnya, kekuatan TNI itu adanya di dalam persatuan dan kesatuan TNI dengan rakyat," ujar Ganip Warsito.
"Berpolitik adalah soal keberpihakan. Jadi, keberpihakan kepada anggaran tentara ini masih belum menampakkan seperti apa yang diceritakan pada zaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri," kata Utut.
Memperkuat TNI merupakan keniscayaan, katanya, sehingga TNI harus kuat, disiplin, dan mendapat dukungan anggaran untuk terus memperkuat pertahanan nasional. "Kami ingin melihat TNI makin kuat," tambahnya.
Dia menyebutkan anggaran Pemerintah untuk sektor pertahanan senilai Rp134 triliun masih jauh dari cukup. Dia membandingkan dengan Singapura yang memiliki anggaran besar untuk sektor pertahanan. Namun demikian, menurutnya, anggaran untuk pertahanan di Indonesia idealnya dua sampai tiga kali lipat lebih besar dari anggaran saat ini. "Idealnya, paling tidak dibandingkan Singapura, idealnya kali dua atau kali tiga dari anggaran ini. Itu menurut saya," katanya.
Sementara itu, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna dalam acara tersebut menyoroti beberapa tantangan bagi TNI di masa depan. "Ada tiga hal yang perlu saya sampaikan untuk menghadapi tantangan zaman kini dan masa akan datang. Kita harus mempunyai strategi dan kebijakan nasional, bagaimana sumber daya manusianya dan masalah penyediaan alutsista (alat utama sistem persenjataan)," kata Agus.
Menurut Agus, kebijakan strategi pertahanan TNI harus menyesuaikan tantangan geopolitik, regional, dan global. "Kebijakan strategi pertahanan harus fokus pada tantangan dan ancaman perang saat ini, yaitu asymmetric war, cyber war, dan proxy war," imbuhnya.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito menambahkan TNI harus selalu menjadi garda terdepan bangsa ini dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan.
Baca juga: Kegiatan P20 dan peran parlemen atasi persoalan global
Baca juga: P20 jadi momentum kerja sama global
TNI juga harus selalu profesional dalam melaksanakan tugas yang dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Negara RI Tahun 1945, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. TNI juga tidak boleh jauh dari rakyat, tegasnya. "Artinya, TNI harus tetap manunggal dengan rakyat karena bersama rakyat TNI itu akan kuat. Sebetulnya, kekuatan TNI itu adanya di dalam persatuan dan kesatuan TNI dengan rakyat," ujar Ganip Warsito.