Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Ratusan nelayan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan bantuan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
"Jumlah nelayan yang diberikan Kartu BPJS ketenagakerjaan sebanyak 440 orang yang tersebar di empat kecamatan di Lombok Tengah," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, M Kamrin di Praya, Kamis.
Ia mengatakan program itu merupakan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah yang diprioritaskan kepada para nelayan dan tokoh agama. Dana yang digunakan dalam program perlindungan kesehatan para nelayan tersebut berasal dari APBD Lombok Tengah Tahun 2022.
"Dari ribuan nelayan, baru itu yang bisa diberikan, karena kondisi anggaran, sehingga dilakukan secara bertahap," katanya.
Program BPJS yang diberikan kepada para nelayan tersebut sifatnya seperti asuransi, sehingga ke depan biaya ansuran akan dilanjutkan oleh mereka sendiri secara mandiri, tidak ditanggung lagi oleh pemerintah daerah. Sehingga program tersebut bisa diberikan lagi kepada para nelayan yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau sudah memahami manfaatnya, mereka pasti bisa melanjutkan angsuran secara mandiri," katanya.
Ia mengatakan program kartu Maiq Meres kesehatan tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau nelayan, petani, dan tokoh agama. Dengan adanya kartu BPJS tersebut bisa membantu mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
"Ini sesuai dengan program bapak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah," katanya.
Ia mengatakan, perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan sangat diperlukan, karena saat melaut nelayan sering menghadapi bahaya dan risiko tinggi dampak gelombang tinggi yang terjadi yang cukup membahayakan nyawa mereka. Sehingga ketika terjadi kecelakaan laut, mereka bisa mendapatkan bantuan untuk biaya pengobatan maupun pelayanan kesehatan lainnya.
"Keselamatan nelayan harus tetap kita lindungi, sehingga dengan adanya kartu BPJS itu bisa membantu mereka," katanya.
Pemerintah daerah saat ini memang belum bisa memberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi semua nelayan. Namun, pemerintah daerah terus berupaya ikhtiar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk perlindungan kesehatan. "Program ini dilakukan secara bertahap," katanya.
"Jumlah nelayan yang diberikan Kartu BPJS ketenagakerjaan sebanyak 440 orang yang tersebar di empat kecamatan di Lombok Tengah," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, M Kamrin di Praya, Kamis.
Ia mengatakan program itu merupakan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah yang diprioritaskan kepada para nelayan dan tokoh agama. Dana yang digunakan dalam program perlindungan kesehatan para nelayan tersebut berasal dari APBD Lombok Tengah Tahun 2022.
"Dari ribuan nelayan, baru itu yang bisa diberikan, karena kondisi anggaran, sehingga dilakukan secara bertahap," katanya.
Program BPJS yang diberikan kepada para nelayan tersebut sifatnya seperti asuransi, sehingga ke depan biaya ansuran akan dilanjutkan oleh mereka sendiri secara mandiri, tidak ditanggung lagi oleh pemerintah daerah. Sehingga program tersebut bisa diberikan lagi kepada para nelayan yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau sudah memahami manfaatnya, mereka pasti bisa melanjutkan angsuran secara mandiri," katanya.
Ia mengatakan program kartu Maiq Meres kesehatan tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau nelayan, petani, dan tokoh agama. Dengan adanya kartu BPJS tersebut bisa membantu mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.
"Ini sesuai dengan program bapak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah," katanya.
Ia mengatakan, perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan sangat diperlukan, karena saat melaut nelayan sering menghadapi bahaya dan risiko tinggi dampak gelombang tinggi yang terjadi yang cukup membahayakan nyawa mereka. Sehingga ketika terjadi kecelakaan laut, mereka bisa mendapatkan bantuan untuk biaya pengobatan maupun pelayanan kesehatan lainnya.
"Keselamatan nelayan harus tetap kita lindungi, sehingga dengan adanya kartu BPJS itu bisa membantu mereka," katanya.
Pemerintah daerah saat ini memang belum bisa memberikan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi semua nelayan. Namun, pemerintah daerah terus berupaya ikhtiar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk perlindungan kesehatan. "Program ini dilakukan secara bertahap," katanya.