Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan tiga twin blok rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota itu.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Rabu, mengatakan, tiga rusunawa yang diusulkan itu adalah dua twin blok untuk di Bintaro Ampenan dan satu twin blok di wilayah Montong Are Sandubaya.
"Usulan itu sudah kita sampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya.
Menurutnya, dari dua lokasi usulan pembangunan rusunawa tersebut, yang paling mendesak adalah pembangunan rusunawa di Bintaro untuk menampung nelayan yang terdampak penggusuran lahan di Kampung Nelayan Pondok Perasi.
Satu rusunawa nelayan yang sudah terbangun dan ditempati saat ini hanya bisa menampung 44 Kepala Keluarga (KK), sementara jumlah nelayan yang terdampak penggusuran lebih dari 60 KK sehingga sisanya saat ini masih menempati hunian sementara (huntara) yang telah disiapkan pemerintah kota.
Terkait dengan itu, katanya, pihaknya berharap pemerintah dapat segera merealisasikan tambahan pembangunan rusunawa nelayan di Bintaro, sebab untuk lahan sudah disiapkan 2,1 hektare.
"Rusunawa nelayan yang kita usulkan bentuk fisik sama dengan rusunawa yang sudah terbangun yakni tiga lantai dengan 44 kamar, serta dilengkapi dengan fasilitas peralatan rumah tangga," katanya.
Sedangkan tambahan Rusunawa di Montong Are, katanya, diusulkan karena banyak warga yang meminta agar rusunawa dibangun lagi di areal tersebut. Saat ini sudah ada dua twin blok rusunawa yang dibangun di kawasan itu yakni Rusunawa Montong Are dan Rusunawa Mandalika.
"Permintaan rusunawa di Montong Are, banyak datang dari MBR yang bekerja di sekitar pusat pertokoan dan jasa di kawasan Sandubaya," katanya.
Kota Mataram saat ini memiliki empat rusunawa yakni Rusunawa Selagalas dibanguan tahun 2008, Rusunawa Mandalika tahun 2021, dan Rusunawa Montong Are dibangun tahun 2015 dan Rusunawa Bintaro untuk nelayan yang dibangun tahun 2021.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Rabu, mengatakan, tiga rusunawa yang diusulkan itu adalah dua twin blok untuk di Bintaro Ampenan dan satu twin blok di wilayah Montong Are Sandubaya.
"Usulan itu sudah kita sampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya.
Menurutnya, dari dua lokasi usulan pembangunan rusunawa tersebut, yang paling mendesak adalah pembangunan rusunawa di Bintaro untuk menampung nelayan yang terdampak penggusuran lahan di Kampung Nelayan Pondok Perasi.
Satu rusunawa nelayan yang sudah terbangun dan ditempati saat ini hanya bisa menampung 44 Kepala Keluarga (KK), sementara jumlah nelayan yang terdampak penggusuran lebih dari 60 KK sehingga sisanya saat ini masih menempati hunian sementara (huntara) yang telah disiapkan pemerintah kota.
Terkait dengan itu, katanya, pihaknya berharap pemerintah dapat segera merealisasikan tambahan pembangunan rusunawa nelayan di Bintaro, sebab untuk lahan sudah disiapkan 2,1 hektare.
"Rusunawa nelayan yang kita usulkan bentuk fisik sama dengan rusunawa yang sudah terbangun yakni tiga lantai dengan 44 kamar, serta dilengkapi dengan fasilitas peralatan rumah tangga," katanya.
Sedangkan tambahan Rusunawa di Montong Are, katanya, diusulkan karena banyak warga yang meminta agar rusunawa dibangun lagi di areal tersebut. Saat ini sudah ada dua twin blok rusunawa yang dibangun di kawasan itu yakni Rusunawa Montong Are dan Rusunawa Mandalika.
"Permintaan rusunawa di Montong Are, banyak datang dari MBR yang bekerja di sekitar pusat pertokoan dan jasa di kawasan Sandubaya," katanya.
Kota Mataram saat ini memiliki empat rusunawa yakni Rusunawa Selagalas dibanguan tahun 2008, Rusunawa Mandalika tahun 2021, dan Rusunawa Montong Are dibangun tahun 2015 dan Rusunawa Bintaro untuk nelayan yang dibangun tahun 2021.