Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera membagikan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai masing-masing Rp150.000 kepada 23.200 keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai kompensasi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pembagian bansos BBM kepada 23.200 KPM, kita jadwalkan minggu kedua bulan November 2022," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Kamis.
Menurutnya, bansos BBM itu akan dibagikan langsung ke KPM melalui 50 kelurahan se-Kota Mataram, dengan melibatkan 5-7 orang petugas di setiap kelurahan.
Harapannya bantuan bisa diterima utuh oleh KPM sesuai ketentuan yakni Rp150.000 per KPM, tanpa ada potongan sepeserpun. Karenanya pengawasan akan dilakukan secara optimal dan ketat oleh petugas yang diturunkan itu.
"Kita ingin bansos ini bisa didistribusikan tepat jumlah, tepat waktu, tetap sasaran dan tepat administrasi. Jadi jangan sampai ada potongan apapun," katanya.
Dikatakan alokasi anggaran pemberian bansos BBM bagi 23.200 KPM telah siapkan sekitar Rp3,4 miliar lebih dari dana transfer umum (DTU).
Proses pencairan ditargetkan rampung paling lama satu minggu, dengan kuota pencairan sehari 8.000 sasaran, sementara jumlah sasaran per kelurahan mencapai sekitar 400-500 KPM.
"Harapan kita bansos ini bisa membantu pemenuhan kebutuhan KPM sehari hari," katanya.
Sudirman menambahkan, penerima bansos BBM ini merupakan KK yang tidak menerima program keluarga harapan (PKH) serta bantuan pangan non tunai (BPNT) dan penerima bantuan langsung tunai (BLT) BBM.
Namun data penerima bansos BBM sebanyak 23.200 KPM tetap diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), bahkan dilakukan verifikasi dan validasi langsung ke tingkat lingkungan.
"Verifikasi dan validasi data tersebut untuk memastikan bahwa penerima bantuan tepat sasaran sebab bansos BBM ini diberikan hanya sekali," katanya.
"Pembagian bansos BBM kepada 23.200 KPM, kita jadwalkan minggu kedua bulan November 2022," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Kamis.
Menurutnya, bansos BBM itu akan dibagikan langsung ke KPM melalui 50 kelurahan se-Kota Mataram, dengan melibatkan 5-7 orang petugas di setiap kelurahan.
Harapannya bantuan bisa diterima utuh oleh KPM sesuai ketentuan yakni Rp150.000 per KPM, tanpa ada potongan sepeserpun. Karenanya pengawasan akan dilakukan secara optimal dan ketat oleh petugas yang diturunkan itu.
"Kita ingin bansos ini bisa didistribusikan tepat jumlah, tepat waktu, tetap sasaran dan tepat administrasi. Jadi jangan sampai ada potongan apapun," katanya.
Dikatakan alokasi anggaran pemberian bansos BBM bagi 23.200 KPM telah siapkan sekitar Rp3,4 miliar lebih dari dana transfer umum (DTU).
Proses pencairan ditargetkan rampung paling lama satu minggu, dengan kuota pencairan sehari 8.000 sasaran, sementara jumlah sasaran per kelurahan mencapai sekitar 400-500 KPM.
"Harapan kita bansos ini bisa membantu pemenuhan kebutuhan KPM sehari hari," katanya.
Sudirman menambahkan, penerima bansos BBM ini merupakan KK yang tidak menerima program keluarga harapan (PKH) serta bantuan pangan non tunai (BPNT) dan penerima bantuan langsung tunai (BLT) BBM.
Namun data penerima bansos BBM sebanyak 23.200 KPM tetap diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), bahkan dilakukan verifikasi dan validasi langsung ke tingkat lingkungan.
"Verifikasi dan validasi data tersebut untuk memastikan bahwa penerima bantuan tepat sasaran sebab bansos BBM ini diberikan hanya sekali," katanya.