Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan program subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di kota ini untuk mengurangi dampak rencana kenaikan BBM oleh pemerintah.
"Mendengar rencana kenaikan BBM nelayan kita mulai resah, sebab kebijakan itu akan berimbas pada biaya operasional dan produksi nelayan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram H Irwan Harimansyah di Mataram, Senin.
Pernyataan itu disampaikan menyikapi rencana kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
Irwan mengakui, hingga saat ini belum mendapat gambaran yang pasti terhadap berapa besaran kenaikan harga BBM subsidi. Namun yang pasti sebanyak 1.200 nelayan di Kota Mataram menggunakan BBM jenis pertalite untuk melaut.
Sementara kebutuhan untuk satu kali melaut nelayan rata-rata mencapai 20-30 liter dan mereka menggunakan BBM bersubsidi jenis pertalite yang dinilai paling realistis.
"Selain faktor cuaca, kenaikan harga BBM menjadi memicu keresahan nelayan," katanya lagi.
Terkait dengan itu, dia akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ada solusi dalam bentuk pemberian subsidi BBM khusus nelayan seperti halnya subsidi bagi pelaku UMKM.
"Jika tidak, maka kondisi ini bisa mempengaruhi produksi, harga, dan peluang terjadinya inflasi," katanya.
Sementara menyinggung tentang program konversi BBM ke elpiji tiga kilogram yang pernah dicanangkan bagi nelayan, Irwan menilai, pada awalnya program tersebut berjalan bagus.
Hanya saja, semakin ke sini nelayan lebih senang dengan hal-hal yang bersifat praktis dan mudah. Apalagi, tabung elpiji membutuhkan ruang di perahu mereka.
"Jadi secara bertahap, nelayan yang sudah melakukan konversi BBM ke elpiji kembali menggunakan BBM untuk melaut sebab dinilai lebih mudah dan praktis," ujarnya.
