Jakarta (ANTARA) - PDI Perjuangan akan membahas sikap atas isu pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh masyarakat atau DPRD dalam Rapat Kerja Nasional PDIP yang digelar tiga hari ke depan, terhitung sejak hari ini, Sabtu.
"Kami akan mendengarkan seluruh usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi rakernas. Jadi belum diputuskan," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat jumpa pers sela-sela rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Hasto, pihaknya harus melibatkan seluruh kader dalam menentukan sikap demi membudayakan sistem demokrasi yang sehat dalam partai.
Setelah semua pandangan ditampung, sikap partai akan diutarakan kepada publik di akhir masa rakernas.
"jadi seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi rakernas," kata Hasto.
Sebelumnya, hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, menyatakan menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh DPRD.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan "apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?". Sedangkan 29,9 persennya setuju, dan tiga persen tidak setuju atau tidak tahu.
"Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan," kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu.
Selain pemilih Prabowo, dia mengatakan seluruh pemilih dalam Pilpres 2024 pun menolak pilkada dipilih DPRD. Untuk pemilih Anies Baswedan sebanyak 60,9 persen menolak, dan pemilih Ganjar Pranowo sebanyak 77,5 persen menolak.
Baca juga: PDIP menegaskan komitmen bangun basis politik di Riau
"Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD," katanya.
Dia menyampaikan bahwa mayoritas responden menolak pilkada dipilih oleh DPRD karena sejak tahun 2005 hampir seluruh pemilih aktif hari ini, tumbuh dalam kultur pemilu langsung. Bahkan sebagiannya tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan.
Menurut dia, publik menganggap bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobi elit.\\
Baca juga: Rachmat Hidayat pimpin kembali PDIP NTB
Dia mengatakan survei itu dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling, seperti survei-survei biasanya. Adapun jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025.
Dia mengatakan bahwa 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
