Mataram (ANTARA) - Di awal dekade ini, dunia bergerak semakin cepat. Negara dan daerah tak lagi hanya berpacu dalam kompetisi domestik; mereka terlibat dalam jaringan global yang kompleks.
Bagi Nusa Tenggara Barat (NTB), provinsi yang terbentang dari pulau Lombok hingga Sumbawa, fenomena globalisasi itu memaksa sebuah kesadaran strategis, yakni bila ingin maju dan sejahtera, kolonisasi pasar atau sekadar harapan bantuan tak lagi cukup.
Hal yang dibutuhkan adalah kerja sama saling menguntungkan dengan negara lain, yang menempatkan NTB sebagai aktor, bukan objek.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov NTB) mulai memperluas jangkauan diplomasi daerahnya ke kancah internasional. Kerja sama dengan negara lain dimaknai bukan sekadar hubungan seremonial, melainkan alat strategis pembangunan.
Dimulai dengan program kerja sama pengiriman tenaga kerja ke Jepang tahun 2023. Pemprov NTB menandatangani kerja sama dengan sejumlah perusahaan Jepang yang membuka peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia asal NTB yang telah melalui pelatihan dan magang, termasuk sertifikasi dengan skema specified skilled worker mulai Januari 2024.
Langkah ini menunjukkan komitmen daerah untuk mencetak SDM yang kompeten serta membuka akses kerja formal ke negara maju, tanpa mengorbankan martabat pekerja lokal.
Jepang bukan hanya tujuan kerja. Kesepakatan ini membuka peluang bagi tenaga kerja NTB untuk mengasah keterampilan berstandar global--suatu investasi manusia yang bisa berdampak jangka panjang terhadap produktivitas dan peluang kerja lain di masa datang.
Implementasi program ini juga menimbulkan tantangan baru, yakni perlunya pembekalan psikososial, kesiapan mental peserta magang, serta pendekatan pasca-magang yang menjamin alumni bisa memanfaatkan pengalaman itu secara optimal, setelah kembali ke NTB.
Pionir hubungan bilateral ini juga memberi pelajaran bahwa kerja sama internasional tidak boleh semata reaktif, tetapi harus dibangun dengan perencanaan jangka panjang.
Artinya, pemerintah daerah perlu memikirkan integrasi program internasional seperti ini ke dalam peta jalan pengembangan SDM lokal jangka panjang.
Diplomasi ekonomi-pariwisata
Memasuki tahun 2024–2025, fokus kerja sama NTB dengan negara lain bergerak ke arah ekonomi global dan promosi pariwisata internasional.
Pada Februari 2024, misalnya, NTB bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya dalam bidang pendidikan dan pengembangan ekspor, yang memfasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha komoditas NTB dan peluang bertemu pembeli internasional, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar global bagi produk lokal NTB.
Pendekatan semacam ini sangat relevan dalam konteks perkembangan ekonomi dunia, setelah pandemi COVID-19, dimana rantai pasok global terus direkonstruksi dan pasar internasional mencari sumber baru komoditas yang stabil.
NTB yang dikenal sebagai provinsi agraris dan pariwisata, memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk memasuki jaringan pasar global, dari Amerika Serikat hingga Asia.
Bahkan, data yang dipublikasikan pada akhir 2025 menunjukkan NTB mengirimkan komoditas ke banyak negara, termasuk Jepang, Tiongkok, dan negara Eropa, seperti Swiss, mencerminkan tren integrasi ekonomi lokal ke pasar global yang lebih luas.
Selain aspek ekonomi, diplomasi pariwisata menjadi agenda strategis. Target pemasaran NTB pada tiga negara utama, yakni Australia, Malaysia, dan Singapura, yang dipetakan sebagai pasar prioritas wisatawan asing menunjukkan NTB tak hanya ingin “dikenal”, tetapi menjadi pilihan tujuan utama dalam dinamika pariwisata regional Asia Tenggara.
Diplomasi semacam ini memperkuat positioning NTB sebagai tujuan yang tak kalah dengan tujuan global lainnya, membuka peluang investasi dalam event tourism, wisata olahraga, dan kolaborasi kreatif dengan perusahaan internasional, seperti Warner Bros Discovery untuk promosi global.
Di sisi lain, perlu juga diingat bahwa diplomasi ekonomi dan pariwisata tak boleh mengabaikan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Tanpa strategi inklusif, pembukaan pasar global mudah menjadi sekadar “label”, sementara manfaatnya tersapu oleh modal luar atau pemain besar.
NTB perlu merumuskan skema pelibatan UMKM lokal dalam rantai nilai global, serta perlindungan bagi komunitas lokal agar tidak menjadi korban eksploitasi.
Kemitraan strategis
Tahun 2026 menjadi momen penting bagi perjalanan kerja sama internasional NTB. Pemerintah Provinsi NTB menjajaki kemitraan strategis dengan Pemerintah Kanada, melalui kunjungan bilateral Menteri Pembangunan Internasional Kanada ke NTB.
Dalam pertemuan itu, NTB mempresentasikan berbagai potensinya, mulai dari UMKM, kesehatan, pasar produk unggulan lokal, energi bersih, hingga peluang kerja sama dalam pengembangan mineral.
Fokus diskusi diarahkan untuk menciptakan hubungan yang bukan sekadar bantuan, tetapi kemitraan saling menguntungkan.
Kanada, bahkan menyatakan NTB sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam kerja sama investasi di bidang energi terbarukan, ketahanan iklim, dan pemberdayaan perempuan.
Pernyataan ini bukan sekadar simbolis, ia mencerminkan bahwa NTB di mata dunia bukan lagi sekadar daerah tujuan proyek, tetapi mitra aktif dalam menjawab tantangan global seperti perubahan iklim dan pembangunan inklusif.
Kerja sama semacam ini penting karena memberi peluang diversifikasi kerja sama internasional yang lebih bersifat pembangunan berkelanjutan. Kanada sebagai negara maju punya pengalaman dan kapasitas teknologi yang luas dalam bidang energi bersih.
Kolaborasi semacam ini bisa mempercepat transisi NTB ke energi rendah karbon, sekaligus membuka peluang transfer teknologi, investasi, dan keterampilan.
Untuk mewujudkan ini, dibutuhkan cetak biru kerja sama yang komprehensif, termasuk indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) yang jelas, mekanisme evaluasi, dan forum dialog rutin antara pelaku daerah dan mitra internasional.
Meskipun demikian, tantangan tetap ada, yakni lokasi geografis NTB yang relatif jauh dari pusat ekonomi global, keterbatasan anggaran daerah, serta kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal dalam proses integrasi global.
Tanpa strategi mitigasi risiko, kerja sama bisa berujung eksploitasi yang tidak seimbang.
Solusi kebijakan
Perjalanan 2020–2026 menunjukkan bahwa NTB telah berkembang dari wilayah yang lebih banyak bereaksi terhadap peluang internasional, menjadi provinsi yang aktif menempatkan dirinya dalam peta kerja sama global.
Hal ini penting karena tantangan abad XXI, seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan kompetisi SDM tidak bisa ditangani sendiri.
Strategi NTB ke depan harus menggabungkan tiga elemen, yakni penguatan kapasitas SDM, integrasi UMKM dan pelaku lokal ke pasar global, serta kemitraan strategis yang jelas KPI-nya.
Pemerintah daerah perlu memperkuat lembaga yang menangani kerja sama internasional, membangun data centere proyek internasional yang transparan, serta memperkuat kapasitas negosiasi birokrasi daerah agar kerja sama benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Selain itu, perlu ada forum multi-pihak yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam merancang strategi kerja sama.
NTB tidak hanya sedang membangun hubungan luar negeri; ia sedang membangun kapasitasnya menjadi provinsi yang berdaya saing global tanpa kehilangan jati diri lokalnya.
Pijakan diplomasi yang kuat, dikombinasikan dengan perencanaan yang inklusif, bisa menjadi kunci bagi NTB untuk terus maju di panggung internasional. Menjadi provinsi bukan hanya dikenal, tetapi dihormati dan diandalkan.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menakar diplomasi NTB di panggung global
