Sumbawa, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendukung tiga agenda prioritas utama Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal di tahun 2026 dalam mendorong percepatan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di wilayah setempat.
Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, Wahyu Indrajaya, mengakui tiga agenda prioritas utama gubernur, yakni penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata sudah di integrasikan dan diselaraskan di dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029.
"Tripel agenda provinsi sudah masuk di dalam RPJMD Sumbawa yang terdiri dari 17 tujuan dengan 13 sasaran, 15 indikator tujuan utama yang kemudian dirumuskan menjadi 43 program prioritas daerah. Karena kami miliki kepentingan juga dalam menyukseskan agenda provinsi itu," ujarnya di Sumbawa, Selasa.p
Ia mencontohkan, dari sisi penguatan ketahanan pangan. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot terus menggenjot lahan pertanian baru seluas 110 ribu hektar dan 55 ribu diantaranya merupakan sawah irigasi teknis. Terlebih lagi, Sumbawa didukung dua bendungan besar kewenangan pusat, delapan bendungan kewenangan provinsi, serta 72 jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang diperkuat ratusan irigasi desa sehingga, lahan yang awalnya hanya bisa dua kali tanam dan panen, bisa ditingkatkan menjadi tiga kali dalam satu tahun.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mencari keseimbangan pembangunan NTB
Di sektor kelautan, perikanan, dan peternakan, Sumbawa menjadi penopang utama ekonomi daerah. Kabupaten Sumbawa merupakan penghasil udang vaname terbesar, begitu juga di sektor peternakan menjadi yang terbesar di NTB.
Namun demikian, Sumbawa masih terkendala distribusi logistik, sehingga membebani petani dan nelayan disebabkan infrastruktur jalan dan pelabuhan yang beluk memadai sebagai utama logistik.
"Kita beberapa kali mengusulkan rehabilitasi pelabuhan, karena biaya pengiriman tinggi sehingga setiap panen petani jagung teriak karena harga jauh turun," terang Wahyu.
Di sektor pariwisata, Sumbawa memiliki destinasi unggulan wisata premium hiu paus di Labuhan Jambu, Teluk Saleh dengan populasi sekitar 100 ekor. Sebanyak 23 ekor hiu paus telah dipasangi chip untuk memantau pergerakannya. Meski demikian, pihaknya menyoroti belum optimal-nya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar.
"Kapal-kapal wisata yang datang sering hanya singgah di tengah laut lalu pergi. Karena paket-paket wisata yang jual. Sementara, masyarakat tidak banyak mendapatkan manfaat ekonomi, padahal mereka yang menjaga dan memberi makan hiu paus. Untuk itu diperlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat lokal agar keberadaan wisata hiu paus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga," ucapnya.
Baca juga: Ketika jalan tak sama rata
Kemudian, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, menargetkan setiap tahun dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar satu persen. Hal ini di integrasikan dengan program kesehatan dan penurunan angka stunting.
"Kita targetkan satu tahun penurunan kemiskinan bisa satu persen," katanya.
Lebih lanjut, Wahyu, menyampaikan dalam mendukung tiga program utama gubernur tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, juga telah meluncurkan program Sumbawa Hijau Lestari, sebuah gerakan pelestarian lingkungan yang digagas langsung Bupati Sumbawa. Selain itu, Pemkab Sumbawa juga membentuk satuan tugas penanganan hutan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat, khususnya petani penggarap kawasan hutan.
"Melalui program Sumbawa Hijau Lestari, telah disiapkan sekitar satu juta bibit tanaman, seperti kemiri, sengon, kopi, dan buah-buahan, yang sudah ditanam di sejumlah wilayah seperti di Bendungan Beringin Sila dan sedang berlangsung beberapa sudah di sebarkan ke Lendang Guar dan Lunyuk," ujarnya.
Baca juga: PUPR NTB bantah ketimpangan pembangunan Sumbawa dan Lombok
Sementara dari sisi infrastruktur, Pemkab Sumbawa memiliki komitmen untuk membuka akses wilayah-wilayah yang masih terisolasi, seperti Batu Lanteh, Batu Rotok, Tampang Kulit, dan Orong Telu hingga Lunyuk.
"Pembangunan infrastruktur jalan dinilai krusial agar hasil bumi, seperti kopi dan komoditas perkebunan lainnya, dapat lebih cepat dan efisien sampai ke pasar, sehingga mendorong peningkatan ekonomi dan ujungnya adalah menurunkan angka kemiskinan," katanya.
