Lotim jadi percontohan program wajib belajar 13 tahun

Lombok Timur (ANTARA) - Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi percontohan program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

"Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai pilot project program wajib belajar 13 tahun yang menjadi prioritas nasional," kata Kepala Bidang (Kabid) PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Lalu Jauhari Marjan di Lombok Timur, Sabtu.

Ia mengatakan jumlah PAUD di Lombok Timur sebanyak 1.119 lembaga berdasarkan data Kemendikdasmen.

"Dengan jumlah 1.119 itu sebenarnya sudah mencukupi untuk wilayah Lombok Timur yang luas dan penduduknya padat. Namun kita tidak menolak jika ada yang ingin membuka layanan PAUD baru,” katanya.

Ia mengatakan terhadap program ini akan menjadi tugas bersama dalam mengenalkan wajib belajar 13 tahun ini, tidak hanya tugas pemerintah atau birokrasi, tetapi seluruh masyarakat untuk mengenal pentingnya wajib belajar 13 bagi generasi penerus bangsa di Lombok Timur.

"Wajib belajar 13 tahun terdiri dari satu tahun pra sekolah atau PAUD, enam tahun SD, tiga tahun SMP, dan tiga tahun SMA/SMK. Sebelumnya dikenal wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, kini menjadi 13 tahun," katanya.

"Wajib Belajar 13 Tahun ini menjadi salah satu prioritas nasional dari 9 prioritas pembangunan jangka menengah. Sebelum pusat mengampanyekan, Lombok Timur sudah menyosialisasikan,” katanya.

Pada Desember 2025, Bidang PAUD bersama Ketua Pokja Bunda PAUD dan Bunda PAUD Kabupaten Lombok Timur telah melakukan sosialisasi pentingnya wajib belajar 13 tahun.

Baca juga: Kemendikdasmen merevitalisasi 3.865 sekolah PAUD dukung wajar 13 tahun

"Ke depan, anak yang lulus PAUD kemungkinan akan mendapat sertifikat atau ijazah sebagai syarat masuk SD," katanya.

Baca juga: Penguatan intervensi dongkrak APS PAUD jadi 88 persen

Ia mengimbau untuk pendidikan nonformal, Lombok Timur memiliki 49 PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan lembaga kursus serta pelatihan.

PKBM menyelenggarakan pendidikan kesetaraan seperti paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Sebelum mengikuti Paket A, ada tahapan keaksaraan dasar untuk warga yang pernah duduk di kelas 1 dan 2 tetapi tidak melanjutkan, serta keaksaraan lanjutan setara kelas 3 dan 4.

“Peran PKBM sangat penting karena masih banyak masyarakat yang butuh layanan. Program ini akan terus dilakukan dalam menuntaskan buta aksara," katanya.